Kemunafikan Sistemik

Oleh: Aswar Hasan

Dosen FISIP Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Kita sudah panen paradoks, yaitu pernyataan kontradiktif para pemimpin yang ber-hamburan di musim politik sejak dua tahun lalu dan tetap berlangsung sampai hari ini. Ironisnya, banyak orang mengamini.

Kita laksana dikepung pernyataan para pemimpin yang maknanya saling berpunggungan. Bertolak belakang.

Pernyataan yang menggambarkan situasi yang tidak dapat dijelaskan oleh logika atau penalaran biasa. Yang paling populer, sebuah pernyataan politik yang logikanya salto, ”sudah tapi belum”.

Jika pemimpin itu rajin memproduksi pernyataan yang nuansanya paradoksial, apalagi diteruskan oleh pemimpin berikutnya, isyarat kecemasan boleh dikedepankan sebagai keprihatinan.

Bahwa bangsa dan negara sedang dikelola secara bercanda. Ini sebuah kontras yang tragis dan celakanya, 58 persen bangsa ini ”membenarkan” dan 80 persen ”terpuaskan” oleh rentetan paradoks-paradoks berikutnya.

Fenomena seperti ini bisa dijejer, misalnya: ”efisien tapi boros”

Paradoks lain yang secara cerdas bisa dijabarkan sendiri oleh pembaca, misalnya, ada pemenang, tetapi mentalnya pecundang.

Penampilannya ganas seperti macan, tetapi lembut dan jinak kayak kucing; mengakunya jujur, tetapi hobinya menipu; gelarnya doktor, tetapi aslinya abal-abal; tajam, tetapi tumpul; merdeka, tetapi dijajah; ideologis, tetapi pragmatis; dan seterusnya.

Ini adalah penggalan kalimat dari Butet Kartaredjasa dari tulisannya berjudul;  “Panen Paradoks” di Kompas, 1/3/2025.

Paradoks dan kemunafikan memiliki kesamaan dalam hal ketidaksesuaian antara dua hal.

Keduanya melibatkan kontradiksi. Paradoks adalah kontradiksi dalam logika atau konsep, sementara kemunafikan adalah kontradiksi dalam tindakan dan nilai moral.

Kemunafikan yang sistemik adalah kondisi di mana ketidakkonsistenan antara prinsip, kebijakan, dan tindakan telah menjadi bagian dari sistem yang mengatur suatu negara atau organisasi.

Ini bukan sekadar masalah individu yang bersikap munafik, tetapi sebuah mekanisme yang secara struktural memungkinkan dan melanggengkan standar ganda dalam pemerintahan, birokrasi, serta institusi sosial lainnya.