Appi Pastikan Stadion Makassar Berkelas Dunia, Biaya Rp500 Miliar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengungkapkan rencana pembangunan stadion baru di kota ini.

Stadion berstandar internasional ini diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp400-500 miliar. 

Namun, Munafri berupaya mencari skema terbaik agar proyek ini dapat segera direalisasikan dengan anggaran yang tersedia.

"Stadion umumnya, dengan kapasitas 20.000-25.000 penonton, bisa menelan biaya sekitar Rp400-500 miliar," kata Munafri Arifuddin, saat ditemui di Kantor DPRD Makassar, Jl. AP Pettarani Makassar, Senin (3/3/2025).

Namun, Munafri menjelaskan bahwa ada stadion dengan kapasitas lebih kecil yang bisa dibangun dengan anggaran lebih hemat.

Ia mencontohkan pembangunan empat stadion di Thailand yang dapat menjadi referensi bagi Makassar. 

Stadion-stadion tersebut, yang memiliki kapasitas 30.000 penonton, dibangun dalam waktu satu tahun dengan biaya sekitar Rp200-250 miliar.

"Thailand berhasil membangun stadion dengan kapasitas lebih besar dalam waktu singkat," ujar Munafri. 

"Ada empat stadion di Thailand yang bisa menjadi acuan bagi kita. Stadion-stadion tersebut dibangun dengan cepat, hanya dalam waktu sekitar satu tahun, dengan kapasitas mencapai 30.000 penonton,” lanjutnya.

Meski demikian, Munafri memastikan desain stadion di Makassar akan disesuaikan agar lebih efisien tanpa mengurangi standar internasional yang diinginkan.

Ketua Partai Golkar Makassar ini juga menegaskan bahwa stadion yang akan dibangun di Makassar harus memenuhi standar internasional dan dapat menampung lebih dari 20.000 penonton.

"Oleh karena itu, berbagai strategi efisiensi akan diterapkan, termasuk pemilihan material, desain modular, dan skema pendanaan yang lebih terukur," jelasnya. 

"Stadion ini akan berstandar internasional dengan kapasitas di atas 20.000."

Munafri Arifuddin kemudian menjelaskan bahwa pembangunan stadion bertaraf internasional ini merupakan salah satu program utama pemerintahannya. 

Ia memastikan proyek ini tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).