Keluh Warga Lampuara Luwu: Kantor Desa Dibuka, Tapi Pelayanan Belum Diberikan

Pada Rabu (5/2/2025), Aliansi Masyarakat Lampuara menggelar aksi di depan Kantor DPRD Luwu, menyampaikan aspirasi terkait dugaan ketidaktransparanan pengelolaan dana desa serta meminta kejelasan atas laporan hukum yang menimpa tiga warga desa.

Massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan "Mosi Tidak Percaya Pemerintah Desa Lampuara" dan menggelar aksi teatrikal menggambarkan kondisi tiga warga yang dilaporkan ke kepolisian terkait penyegelan kantor desa.

Rizal, salah satu peserta aksi, mengeluhkan sikap DPRD Luwu yang tidak menemui demonstran.

“Kami datang ke sini karena kalian (anggota DPRD) adalah wakil rakyat. Namun, sayangnya, tidak ada yang hadir untuk mendengarkan kami,” ujarnya.

Aliansi Masyarakat Lampuara meminta adanya audit terhadap penggunaan dana desa serta perombakan struktur pemerintahan desa yang dinilai penuh nepotisme.

“Kami mendesak transparansi dalam penggunaan dana desa serta reformasi pemerintahan desa jika terdapat penyimpangan. Kami juga meminta agar laporan pertanggungjawaban desa dari tahun 2014 dapat diakses oleh warga,” tegasnya. 

Tuntutan Demonstran

Aliansi Masyarakat Desa Lampuara mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan audit terhadap kepala desa dan perangkat desa. 

Mereka juga menuntut transparansi dalam penggunaan dana desa serta reformasi struktur pemerintahan desa yang dinilai penuh nepotisme.

Jika terbukti ada pelanggaran, mereka meminta Kepala Desa Lampuara, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa dicopot dari jabatannya.

Kades Lampuara Dimintai Keterangan Kejari

Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu memanggil Kepala Desa Lampuara, Adam Nasrun, untuk dimintai keterangan terkait penggunaan dana desa. Kepala Seksi Intelijen Kejari Luwu, Andi Ardiaman, menyebut pemanggilan ini masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket).

“Masih dalam tahap pulbaket. Jadi ada beberapa pihak yang kami mintai keterangannya, total ada 10 orang,” ujar Andi Ardiaman saat dikonfirmasi, Senin (17/2/2025).

Selain Adam Nasrun, beberapa pihak lain yang dipanggil termasuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Lampuara. Pemanggilan ini berlangsung di tengah meningkatnya desakan masyarakat terkait transparansi penggunaan anggaran desa. (*)