24 Februari Putusan MK Sengketa Pilkada Jeneponto, 196 Personel BKO Siaga

TRIBUN-TIMUR.COM, JENEPONTO – Sebanyak 196 personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) akan dikerahkan ke Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel), menjelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada Jeneponto 2024.

Personel diterjunkan terdiri dari 100 anggota Brimob Polda Sulsel dan 96 anggota Satuan Setingkat Kompi (SSK) Pasukan Pengendali Massa (Dalmas) Polda Sulsel, dijadwalkan tiba Minggu (23/2/2025).

"Brimob 1 SSK, Dalmas 1 SSK, besok tiba," kata Kapolres Jeneponto, AKBP Widi Setiawan, Sabtu (22/2/2025).

Seluruh personel BKO akan ditempatkan di titik-titik yang berpotensi terjadi keributan, seperti Kantor KPU Jeneponto, Bawaslu, dan instansi pemerintah lainnya.

"Di seluruh objek vital," tambah Widi.

Ia mengimbau agar masyarakat dan para simpatisan pasangan calon (paslon) tetap menjaga ketertiban. 

"Hormati apapun keputusan dari Sidang MK. Jangan sampai perbedaan pilihan merusak persaudaraan dan kerukunan masyarakat Jeneponto yang sama-sama kita cintai," tuturnya.

Selain personel BKO, sebanyak 350 personel dari Polres Jeneponto juga disiagakan untuk menghadapi kondisi darurat.

Perlu diketahui, pembacaan putusan sengketa Pilkada Jeneponto oleh MK dijadwalkan Senin (24/2/2025) pukul 09.00 WITA. 

Pihak pemohon gugatan dalam sengketa Pilkada ini adalah paslon nomor urut 3, Muhammad Sarif-Moch Noer Alim Qalby.(*)

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Agung Putra Pratama