Anggaran Ombudsman Dipangkas Hampir 40 Persen Efisiensi Anggaran

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Efisiensi Anggaran atas instruksi Presiden RI Prabowo Subianto tidak hanya ditunjukan kepada pemerintah daerah saja.

Hal itu juga berlaku bagi lembaga-lembaga lainnya seperti Ombudsman.

Ombudsman, mendapatkan efisiensi anggaran sekitar 30-40 persen dari anggaran awal mereka.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan (Sulsel), Ismu Iskandar mengatakan, secara nasional Ombudsman berada di satu satker yang berada di pusat dan 34 perwakilan.

"Secara keseluruhan berdasarkan surat edaran dari Kementerian Keuangan, kita kena efisiensi juga, rangenya berada di angka 30-40 persen," katanya saat ditemui di Kantor Ombudsman Sulsel, Jl Hertasning, Kota Makassar, Rabu (19/2/2025).

Sedikit banyaknya pemotongan anggaran, kata Ismu Iskandar, akan berpengaruh pada operasional Ombudsman. 

"Karena sekali lagi kita berada di 34 provinsi di Indonesia dan anggaran yang dipangkas itu skalanya nasional," ujarnya.

Sampai hari, kata Ismu, Ombudsman Sulsel berupaya untuk memaksimalkan tugas dan fungsi yang ada, serta menjalankan aktifitas termasuk menerima laporan setiap hari.

"Karena memang, sepanjang itu memenuhi permintaan materil maka tidak boleh bagi Ombudsman untuk menolak permintaan yang masuk," kata dia.

Adapun kata Ismu, beberapa pemeriksaan di Ombudsman tentu saja membutuhkan biaya operasional dalam menjalankan tugas.

Kalau anggarannya tidak ada mungkin yang dekat-dekat bisa kita antisipasi, tapi kalau sudah di luar daerah tentu itu akan sulit," ungkapnya.

"Alternatifnya kita bisa via zoom, kita sudah mengupayakan kemarin untuk pemeriksaan via zoom, tetapi dalam beberapa kasus kita lihat tidak begitu efektif, misalnya kaya kasus pertanahan itu harus kita lihat lokasinya juga," tambah dia.

Ia berharap, agar pemerintah bisa melihat kembali kebijakan yang ada saat ini.

"Bahwa memang, kami sangat sepakat efisiensi ini betul-betul memangkas untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak terlalu penting," kata Ismu Iskandar.

"Tetapi, yang sangat esensi seperti kita di Ombudsman karena memang kerjanya adalah perjalanan dinas dan lainnya maka perlu untuk ditinjau kembali," ujarnya.

Lanjut Ismu Iskandar, fokus pemerintahan saat ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Sementara Ombudsman berdasarkan Undang-undang sangat strategis sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap penyelenggara pelayanan publik," jelasnya.