Pj Bupati Wajo Ajak ASN Dukung Program dan Visi Misi Bupati Terpilih

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG – Pj Bupati Wajo, Andi Bataralifu, mengimbau seluruh ASN untuk mendukung program serta menyusun RPJMD dalam waktu 6 bulan ke depan sesuai visi misi Kepala Daerah terpilih.

Hal itu disampaikan saat menjadi Inspektur Upacara (Irup) Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Upacara Kantor Bupati Wajo, Senin (17/2/2025).

"Dalam rangka menyongsong kepemimpinan kepala daerah baik itu gubernur maupun bupati terpilih, senantiasa dapat meningkatkan etos kerja dan sinergitas yang lebih baik, serta tunjukkan jati diri dalam meningkatkan profesionalisme dan dedikasi yang baik dengan hati yang tulus serta semangat kebersamaan," ungkapnya.

Andi Bataralifu menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN dan masyarakat atas terselenggaranya pemilu damai dan menjadikan Wajo terbaik kedua di Sulawesi Selatan terkait Pilkada damai.

"Saya juga mengucapkan rasa terima kasih karena telah banyak berpartisipasi membantu mensukseskan program yang ingin dicapai selama menjabat sebagai Pj. Bupati Wajo. Semoga ke depannya Wajo lebih baik lagi," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Bataralifu berharap kepala perangkat daerah untuk membaca, menelaah, serta mempercepat pelaksanaan APBD tahun 2025.

Ia juga mengingatkan untuk menyusun program dan kegiatan prioritas per triwulan, serta melakukan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2024.

Menurutnya, ini sebagai bahan koreksi dan pelajaran agar tidak terulang kembali di tahun 2025, dan agar seluruh perangkat daerah memprioritaskan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dalam upaya memajukan dan mensejahterakan masyarakat.

"Kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas dan tidak signifikan mendukung visi serta misi maupun program unggulan daerah agar ditunda pelaksanaannya," paparnya.

"Program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam DPA SKPD dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat sasaran, berkualitas, serta bernilai hasil," sambungnya.

Pj Bupati Wajo menegaskan, agar selalu memegang teguh prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik.

"Taat pada peraturan perundang-undangan, profesional, efektif, serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," tandasnya. (*)