Retreat Magelang Bakal Satukan Visi Kepala Daerah Sulsel, Ini Agendanya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 23 kepala daerah di Sulsel akan mengikuti pelantikan serentak pada 20 Februari mendatang di Istana Negara. 

Setelah itu, mereka akan mengikuti retret bersama Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari.

Jelang agenda tersebut, Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry mengatakan pembekalan ini sangat penting bagi para kepala daerah.

"Ini sebenarnya bagus supaya ada kesepahaman yang sama antara semua, Bupati/Wali Kota, Gubernur, memiliki visi yang sama untuk membangun negeri ini," kata Prof Fadjry Djufry di Rujab Gubernur Sulsel beberapa waktu lalu.

Pembekalan ini nantinya akan diisi dengan berbagai materi dan kegiatan, mulai dari penjelasan tentang visi misi era Prabowo-Gibran, pembekalan strategi program prioritas nasional, tata kelola pemerintahan, perkembangan geopolitik, hingga upaya menyatukan gerakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Prof Fadjry menilai para kepala daerah harus mampu menyatukan visi pembangunan, sehingga tidak ada lagi ego sektoral yang dapat menghambat keharmonisan pemerintahan.

"Tidak ada lagi ego sektoral, kita harus duduk bersama. Bupati, Wali Kota, Gubernur harus rukun, karena ujung-ujungnya untuk rakyat Sulsel," jelas Prof. Fadjry.

Pembekalan ini akan diberikan kepada seluruh kepala daerah, baik yang menjalani periode kedua maupun yang baru dilantik.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan penjelasan mengenai isu kontribusi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam retreat kepala daerah. 

Plh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Aang Witarsa Rofik mengonfirmasi bahwa seluruh anggaran retreat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Iya, (menggunakan APBN sepenuhnya) sudah ada edarannya," kata Aang kepada Tribun-Timur.com.

Aang menjelaskan bahwa edaran terkait penggunaan APBN dalam retreat kepala daerah sudah disebarkan ke pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota.

Terkait dengan isu biaya, beredar surat edaran (SE) dari Kemendagri yang menjelaskan bahwa biaya orientasi kepala daerah atau retreat akan ditanggung oleh kepala daerah. 

Surat edaran tersebut telah dikonfirmasi keabsahannya oleh Kemendagri.

Surat yang dikeluarkan Kemendagri pada 11 Februari 2025 tersebut menjelaskan teknis pelaksanaan retreat yang akan dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025.