DPRD Sulsel Minta Pemprov Sulsel Selektif dalam Kelola Anggaran Pusat

TRIBUN-TIMUR.COM - DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, dalam rapat kerja bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Selasa (4/2/2025) menjelang siang.

Kritikan tersebut dilontarkan Kadir Halid menyusul adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemprov Sulsel.

Salah satu yang disoroti adalah anggaran sebesar Rp4,5 miliar untuk pembangunan drainase di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar.

Kadir Halid menilai bahwa anggaran tersebut tidak tepat sasaran, mengingat masih banyak daerah lain yang memerlukan perbaikan infrastruktur yang lebih mendesak.

Ia menegaskan, pemotongan dana dari pusat harus menjadi pertimbangan utama dalam penentuan skala prioritas pembangunan.

“CPI tidak terlalu mendesak, sementara banyak wilayah lain yang membutuhkan perbaikan infrastruktur yang lebih urgens,” ujar Kadir Halid.

Dengan adanya pemangkasan dana dari pusat, Pemprov Sulsel diminta untuk lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran. Ketua Harian Golkar Sulsel ini juga mengungkapkan bahwa dengan keterbatasan anggaran akibat pemotongan dana dari pusat, Pemprov Sulsel harus mengkaji ulang program-program yang benar-benar menjadi prioritas.

“Anggaran harus dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Jangan sampai CPI diutamakan, sementara daerah lain masih tertinggal,” tutup Kadir Halid.

Senada dengan itu, Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman, juga meminta Pemprov Sulsel untuk memfokuskan anggaran pada perbaikan infrastruktur fisik di daerah-daerah yang lebih membutuhkan.

“Saya sering jalan-jalan di CPI, drainasenya masih dalam kondisi cukup baik. Sementara di daerah lain, banyak jalan rusak dan drainase yang benar-benar membutuhkan perhatian,” tegas Abdul Rahman.

Sorotan ini muncul seiring dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang memangkas dana transfer ke daerah, yang berpotensi berdampak pada berbagai program pembangunan di Sulsel.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Pembangunan Preservasi Jalan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Irawan Dermayasamin, angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp4,5 miliar untuk drainase CPI sebenarnya sudah diajukan sejak tahun sebelumnya, namun sempat terhenti.

“CPI memang sudah dianggarkan sebelumnya, tapi sempat terhenti pada 2023. Karena itu, kami kembali mengusulkannya tahun ini,” jelas Irawan.

Irawan juga menyampaikan bahwa penganggaran untuk drainase CPI tersebut sudah pernah diajukan dalam Rancangan Kerja Anggaran (RKA) tahun sebelumnya, namun sempat tertunda. Karena itu, pihaknya kembali mengajukan anggaran tersebut.

“Inilah yang kami anggarkan kembali,” tambah Irawan.