DPRD Makassar Bakal Panggil Kadis Pendidikan Buntut Ribuan Siswa Tak Terdaftar di Dapodik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kasus ribuan siswa di Kota Makassar yang tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mendapat perhatian serius dari DPRD Makassar. 

Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menilai bahwa kasus ini mencerminkan adanya kelalaian dari Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar dalam menjalankan tugasnya.

Sekretaris Partai NasDem Makassar itu merasa prihatin dengan masalah ini. 

Sebab, siswa yang tidak terdaftar tentu akan menghadapi masalah serius, termasuk tidak mendapatkan ijazah.

Olehnya, Komisi D DPRD Makassar telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk dimintai klarifikasi terkait kasus ini. 

Pemanggilan ini direncanakan berlangsung pada Rabu 22 Januari 2025 atau pekan.

Rencananya dinas pendidikan akan dipanggil Komisi D di kantor DPRD Makassar, Jl AP Pettarani, Makassar.

Hal ini dilakukan guna mendapatkan penjelasan dan solusi atas permasalahan yang mencuat ke publik.

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan bahwa kasus ini merupakan bentuk kelalaian Disdik Makassar.

Bagaimana tidak, Pemkot Makassar dianggap berpotensi mengancam masa depan siswa. 

"Jika siswa tidak terdaftar di Dapodik, mereka tidak akan mendapatkan ijazah dan dinyatakan ilegal. Ini adalah tanggung jawab pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, untuk memastikan semua siswa terdata," tegas Ari kepada Tribun-Timur, Jumat (17/1/2025).

Menurut Ari, pihaknya baru mengetahui permasalahan ini setelah Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, mengungkapkan adanya 1.323 siswa yang tidak terdaftar di Dapodik. 

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sistem penerimaan siswa.

"Kami akan meminta klarifikasi langsung dari Kadis Pendidikan untuk mengetahui penyebab dan solusi atas permasalahan ini," kata Ari.

Selain itu, pihaknya akan melakukan inventarisasi data untuk memastikan sekolah mana saja yang tidak terdaftar.