Ikrar Eran Batu: Sertifikasi Guru Prioritas, Dibayar 5 Kali Tahun Ini

Diberitakan sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Wilayah Sulsel, Ismu Iskandar, mengatakan agar Pemkab Enrekang dapat memberikan hak guru, berupa sertifikasi.

"Terlepas dari duduk perkaranya seperti apa, entah itu transferan ke daerah terlambat," ujar Iskandar saat dimintai tanggapan Tribun-Timur.com, pagi tadi.

Yang jelas, kata Iskandar, alokasi anggaran harus dibuat secara transparan.

"Pemda harus mencari solusi untuk memenuhi hak para guru ini, karena tidak boleh ada yang dirugikan," terangnya.

Walau begitu, Iskandar mengatakan belum mengetahui pasti apa kendala Pemkab Enrekang sehingga sertifikasi guru belum dibayarkan.

"Mungkin Pemda sudah berupaya yang terbaik, namun kita belum tahu apa kendalanya," tuturnya.

Apabila ada pengalihan anggaran, menurut Iskandar, harus melihat urgensinya sehingga dilakukan pengalihan, termasuk berkonsultasi dengan pihak DPRD Enrekang.

"Paling tidak ada alasannya, jadi itu yang kita lihat," tuturnya. (*)

Laporan Muhammad Nur Alqadri