Apel Perdana 2025, Kakanwil Kemenkum Sulsel Tekankan Peningkatan Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat 

TRIBUN-TIMUR.COM – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Basmal, memimpin apel perdana tahun 2025 yang berlangsung pada Kamis (2/1/2025) di Aula Pancasila. 

Dalam arahannya, Basmal memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah menjalankan tugas sepanjang tahun 2024 dengan baik.  

“Pelaksanaan tugas pada tahun 2024 berjalan dengan sangat baik. Seluruh pegawai telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai arahan pimpinan. Di awal tahun ini, mari kita membuat perencanaan yang matang agar semua agenda dan program dapat berjalan maksimal,” ujar Basmal.  

Di tengah transisi ke struktur baru di bawah tiga kementerian, Basmal menekankan pentingnya soliditas dan koordinasi untuk menjaga peningkatan kinerja bersama. 

"Walaupun kita telah menjadi bagian dari tiga kementerian, kita tetap satu. Sinergi, kerja sama, dan koordinasi harus terus dipertahankan,” tegasnya.  

Ia juga mengingatkan pentingnya penyampaian informasi yang valid dan berjenjang, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.  

Tahun 2025 dicanangkan sebagai tahun tematik Hak Cipta dan Desain Industri oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). 

Basmal mendorong jajarannya untuk meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya perlindungan hukum atas karya cipta dan mendorong pendaftaran desain industri di wilayah Sulsel.  

Selain itu, ia meminta upaya pencegahan pelanggaran KI dengan langkah konkret, seperti inspeksi mendadak (sidak) dan edukasi kepada pengusaha. 

"Kita harus memastikan hak kekayaan intelektual dihormati, baik melalui pencatatan, pendaftaran, maupun penegakan hukum,” tegasnya.  

Basmal juga menyoroti harmonisasi produk hukum daerah, yang menurutnya telah berjalan dengan baik tahun lalu. 

Namun, untuk 2025, ia menargetkan peningkatan review terhadap produk hukum daerah guna memastikan efektivitasnya dalam mendukung kebijakan publik.  

Dalam arahannya, Basmal mendorong pembinaan desa sadar hukum sebagai salah satu prioritas di Sulsel. 

Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka, sekaligus memperkuat ketertiban dan keamanan di tingkat komunitas.  

“Desa sadar hukum adalah wujud nyata upaya kita membangun masyarakat yang lebih paham hukum, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang tertib dan aman,” jelasnya.  

Basmal mengingatkan seluruh jajaran Kanwil untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama di bidang pelayanan administrasi hukum umum (AHU), kekayaan intelektual, dan harmonisasi hukum. 

"Kita harus menjadi pelayan masyarakat yang profesional, inovatif, dan solutif,” tutupnya.(*)