2 Tokoh Sulsel Sjafrie Sjamsoeddin dan Taruna Ikrar Bahas Kemandirian Obat Kunci Pertahanan Nasional

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letjen (Purn) TNI Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar di Kantor Kemenhan Jakarta, Kamis 2 Januari 2025.

Di sela pertemuan dua tokoh asal Sulawesi Selatan di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini, Taruna Ikrar memaparkan kontribusi strategis BPOM dalam mendukung ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan sektor obat dan pangan.

Sjafrie Sjamsoeddin seorang birokrat dan tokoh militer Indonesia menjabat Menteri Pertahanan Republik Indonesia sejak 21 Oktober 2024 di Kabinet Merah Putih.

Purnawirawan jenderal bintang tiga ini kelahiran Makassar berdarah Bone. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan Indonesia periode 2010-2014.

Ia pernah menjadi pengawal Soeharto dan salah satu orang kepercayaannya yang paling setia hingga Reformasi. Sjafrie juga merupakan teman lama presiden Indonesia saat ini Prabowo Subianto.

Sementara Taruna Ikrar kelahiran Selayar adalah seorang ilmuwan, dokter, dan pendidik biomedis yang penemuan dan penelitiannya telah diakui di seluruh dunia. 

Selain di bidang biomedis, dia juga merupakan pakar di bidang farmakologi, kardiologi, dan neurologi. Taruna Ikrar menjabat Kepala BPOM sejak Agustus 2024. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Pertahanan RI berkomitmen mendorong kemandirian obat dan pangan sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional.

Taruna Ikrar mengatakan BPOM memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan nasional terutama dalam bidang obat dan pangan. Menurut dia pangan dan obat merupakan kebutuhan primer setiap warga yang berimplikasi pada ketahanan nasional.

"BPOM melakukan pengawasan dari hulu ke hilir. Mulai dari produksi, distribusi hingga surat izin ekspor dan impor," kata Taruna usia pertemuan.

Ilmuwan dunia ini menambahkan dalam pertemuan dengan Menhan, keduanya juga sepakat mendorong kemandirian obat dan pangan. Selama ini, kata dia 90 persen bahan obat di Indonesia sangat bergantung pada impor dari China, Jerman, India, dan Amerika Serikat.

"Kita tidak boleh lagi bergantung pada negara lain. Jadi perlu dipikirkan bahan obat dibuat di dalam negeri sendiri," katanya.

Pengembangan pengobatan tradisional juga menjadi perhatian BPOM dan Kementerian Pertahanan. Kedua lembaga ini bersepakat mendorong pengobatan herbal di Indonesia.

Bahkan kata Taruna, Rumah Sakit Jenderal Soedirman yang dikelola Kementerian Pertahanan sudah memiliki layanan khusus untuk pengobatan tradisional atau pengobatan herbal.

"Obat tradisional di Indonesia mencapai 17.200. Sayangnya obat herbal yang  berstandar baru 97 buah," katanya lagi.

Kemenhan dan BPOM juga menjajaki peluang kerja sama untuk produksi dan pengelolaan obat nasional dengan membentuk perusahaan farmasi. Selama ini Kemenhan memiliki unit farmasi baik yang dikelola TNI maupun kepolisian.