Distribusi Anggaran Disperkim Tak Boleh Lepas dari DPA

Memastikan laporan akurat?

Hasmawaty: Kami asistensi di Bappeda, apakah yang dibuat sesuai aturan atau nomenklatur perencanaan.

Sistem khusus digunakan?

Hasmawaty: Misalnya untuk perencanaan anggaran, kami dibekali aplikasi untuk menginput di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Setelah input dikoordinasikan, menunggu ketuk palu dari DPRD, sudah fiks dari rencana kerja dan anggaran menjadi dokumen pelaksana anggaran (DPA). Itulah yang dijadikan patokan untuk dipakai di tahun berikutnya.

Memastikan anggaran tepat?

Baharia: Ada pedoman aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri No 77 tahun 2020. Turunan dari No 12 tahun 2019. Intinya, bisa mengelola keuangan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. 

Distribusi anggaran?

Baharia: Pedoman kita dari perencanaan. Tak boleh lepas dari DPA. Untungnya saat ini ada aplikasi sistem informasi manajemen akuntansi yang membantu untuk mengontrol keuangan tepat sasaran. Misalnya satu bidang mengajukan pencairan, Ketika ada nomor rekening yang salah otomatis akan tertolak oleh sistem. 

Anggaran dari tahun ke tahun?

Baharia: Ada fluktuasi. Awal-awal anggaran yang kami Kelola agak tinggi sekitar Rp80 miliar karena masih ada bidang bangunan gedung. Namun sejak dipindah lagi ke PU, otomatis terjadi menurunan. Tahun ini sekitar Rp 31 miliar. 
Dalam beberapa tahun ini kami menerima bantuan DAK dari pusat tapi tetap kita harus menyediakan dana pendamping dari SKPD.

Tantangan Kelola keuangan?

Baharia: Sebenarnya kesalahan makin kecil karena terlihat langsung di sistem. Tiap akhir tahun pasti kami akan lembur di kantor.

Pengawasan dan pelaporan keuangan?

Baharia: Audit internal otomatis kita lakukan setiap kali ada pengajuan dari bidang-bidang. Pengawasan kami dibantu inspektorat jangan sampai ada kegiatan yang menyalahi atau keluar dari koridor. 

Bidang paling banyak butuh dana?