TPAKD Summit 2024: Sinergi Membangun Literasi dan Inklusi Keuangan di Sulawesi Selatan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sukses menggelar TPAKD Summit 2024 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Senin (16/12).

Dengan mengusung tema “Bangun Sinergi Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Masyarakat Sejahtera”, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mendorong penguatan literasi keuangan sekaligus mempercepat akses keuangan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Hadir dalam acara ini Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, para bupati dan wali kota dari berbagai daerah, pimpinan industri keuangan, serta perwakilan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Darwisman, menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam mendorong inklusi keuangan untuk mendukung perekonomian masyarakat.

“Melalui program TPAKD, kami mengedepankan empat pilar utama, yaitu penguatan infrastruktur, asistensi dan pendampingan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta optimalisasi produk dan layanan industri jasa keuangan (IJK). Peran aktif pemerintah, lembaga, dan sektor keuangan menjadi kunci keberhasilan program ini demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera,” ungkap Darwisman.

Ia juga menjelaskan sejumlah program unggulan yang telah dilaksanakan TPAKD Sulawesi Selatan, termasuk PHINISI, UMKM BAJI’Na, klasterisasi UMKM, Ekosistem Keuangan Inklusif, serta Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan (EPIKS).

Di tahun 2024, TPAKD turut mendukung pengembangan ekonomi melalui ekosistem pembiayaan budidaya pisang Cavendish. Untuk tahun 2025, Darwisman mengajak seluruh pihak untuk fokus pada revitalisasi kejayaan kakao, mengingat Sulawesi merupakan penghasil kakao terbesar di Indonesia.

Kemudahan Akses Keuangan untuk Masyarakat Produktif

Dalam pidatonya, Prof. Zudan Arif Fakrulloh meminta perbankan untuk memberikan layanan keuangan yang lebih fleksibel bagi masyarakat, khususnya petani, peternak, dan pelaku UMKM. Ia mengusulkan agar skema pembayaran pinjaman disesuaikan dengan siklus usaha masyarakat.

“Peternak ayam bisa mencicil setelah 40 hari panen, petani padi setelah 90 hari, atau pembudidaya ikan setelah 70 hari. Inklusi keuangan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar memberikan manfaat maksimal,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan pinjaman hanya diberikan kepada pihak yang produktif dan berorientasi bisnis. Selain itu, ia memuji upaya TPAKD dalam mendorong inovasi pembiayaan sektor usaha melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan layanan keuangan formal lainnya.

“Sinergi yang baik seperti ini menjadi akselerator untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata,” tambah Prof. Zudan.

Apresiasi untuk Daerah dan Program Unggulan

Sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, OJK memberikan penghargaan kepada beberapa kabupaten yang telah menjalankan program unggulan:

Kategori Implementasi Program Layarku Terbaik: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kategori Implementasi Program TPAKD Pengembangan Ekonomi Daerah: Kabupaten Bone, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, dan Maros.