Pramono - Rano Menang di Pilkada Jakarta, Prabowo Cabut Status DKI, Ada Apa?

ASN akan pindah terlebih dahulu ke IKN pada awal 2025.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan persiapan pemindahan ASN dari sekarang.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan alokasi anggaran untuk kelanjutan infrastruktur IKN masih tersedia.

"Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya," kata Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (10/12/2024).

Diana menyebut, berdasarkan arahan Prabowo, pembangunan ibu kota negara IKN masih menjadi sebuah keharusan.

Hal itu salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta.

Tercatat total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp 89 triliun sebesar 61,7 persen.

Rinciannya, batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebanyak 40 paket dengan nilai Rp 25,1 triliun progres pembangunannya sebesar 95,8 persen.

Batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp 27,6 triliun progres pembangunannya sebesar 75,1 persen.

Batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp 36,2 triliun progres pembangunanya sebesar 27,9 persen.

Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini dapat diresmikan dalam waktu dekat.

Infrastruktur tersebut, kata Diana, di antaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.

Selain pembangunan infrastruktur, Diana memastikan pemelihaaran dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya juga menjadi prioritas.

"Kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana," ujar Diana.

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tidak terima jika pembangunan IKN di Kalimantan Timur disebut bakal melambat seiring adanya pergantian pimpinan pemerintah.