95 Ribu KK di Makassar Tak Punya Rumah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar mencatat 95 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Makassar tak punya rumah alias backlog. 

Data tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Makassar, Noorhaq Alamsyah dalam Program Bincang Kota Tribun Timur. 

Program Bincang Kota tersebut bertema Bagaimana Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan di Makassar, ditayangkan di Youtube Tribun Timur, Senin (9/12/2024). 

Alamsyah menyampaikan, Disperkim Makassar khususnya Bidang Perumahan bertugas memberikan pemenuhan kebutuhan dasar untuk rumah layak huni bagi masyarakat.

Hal itu sejalan dengan program pemerintah pusat yakni 3 juta rumah, 2 juta diantaranya dibangun di pedesaan, dan 1 juta di wilayah perkotaan. 

"Kenapa harus ada itu program karena data backlog di Sulsel 400 ribu sekian. Di Makassar 95 ribu. Backlog itu kebutuhan rumah, jadi ceritanya ada KK tapi tidak punya rumah," ungkapnya. 

Kondisi ini biasa ditemukan di masyarakat, di mana mereka yang sudah berkeluarga masih tinggal dengan orang tua. 

Jika dikalkulasikan, butuh 1.300 hektare lahan untuk mengatasi backlog 95 ribu KK tersebut. 

Doni-sapaan Noorhaq Alamsyah mengungkapkan, sebenarnya rumah layak huni bukan disebabkan karena lahan yang terbatas melainkan harga rumah yang fantastis di Makassar. 

"Lahan terbuka masih banyak tapi harganya yang minta ampun, makanya kita diarahkan vertical housing (rumah susun) untuk bisa mengatasi naiknya harga tanah," paparnya. 

Rumah susun pribadi akan menjadi solusi backlog di Makassar, juga akan mengurangi mahalnya harga rumah. 

Misalnya, rumah susun bersubsidi dijual dengan harga Rp300 juta hingga Rp500 juta. 

Pemerintah Kota Makassar akan mencoba berkoordinasi dengan pengembang terkait rencana pembangunan rumah susun ini. 

Pemkot juga akan memberikan kemudahan misalnya dalam hal perizinan pembangunan perumahan bagi developer. 

"Mungkin awal tahun kita FGD untuk merangkum apa kesulitan developer untuk mengembangkan perumahan, harganya untuk subsidi Rp170-an itu kan sangat mustahil developer bisa jual dengan harga segitu di perkotaan," ujarnya.