PPK Kelara Jeneponto Bisa Dipidana! Bawaslu Sulsel: Penolakan PSU Pelanggaran Berat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Bawaslu Sulsel memperingatkan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kelara, Jeneponto, berpotensi menghadapi sanksi pidana.

Hal ini lantaran menolak adanya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang telah dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan (Panwascam) Kelara.

Adapun rekomendasi PSU dikeluarkan Panwascam Kelara untuk TPS 005 Tolo Barat dan TPS 001 Tolo Selatan. 

Kedua TPS itu berada di wilayah Kecamatan Kelara, Jeneponto.

Keputusan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, terutama Bawaslu Sulsel.

Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, menegaskan bahwa rekomendasi PSU yang dikeluarkan atas temuan pelanggaran administrasi pemilihan harus dilaksanakan oleh PPK.

Pasalnya, Bawaslu menganggap bahwa ada pemilih yang seharusnya tidak berhak memilih di TPS tertentu. 

Hal itu yang memicu keputusan untuk merekomendasikan PSU sebagai solusi untuk menghindari suara yang tidak sah.

"Karena KPU punya dasar, kita juga tentu punya alasan kenapa kita rekomendasikan (PSU) dan tentu ini bisa jadi perbedaan perspektif dalam melihat aturan itu," kata Saiful Jihad di kantor Bawaslu Sulsel, Jl AP Pettarani Makassar, Kamis (5/12/2024).

Lebih lanjut, menurut Saiful Jihad, temuan pelanggaran administratif semacam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. 

Oleh karena itu, Bawaslu Sulsel memandang penting agar PSU dilaksanakan untuk memastikan hasil pemilu yang sah dan transparan.

Baca juga: Bawaslu Sulsel Protes Keras Penolakan PSU di Jeneponto

Saiful Jihad juga menegaskan bahwa sanksi yang dikenakan kepada PPK bisa mencakup sanksi pidana. 

Ini mengingat kelalaian dalam menjalankan rekomendasi bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius.

"Sanksinya itu ke siapa yang mengeluarkan surat itu tentu PPK, karena PPK yang mengeluarkan itu," kata Saiful Jihad. "Tentu juga PPK juga mengeluarkan itu bisa jadi hasil diskusi atau kajian mereka, bisa juga hasil konsultasi mereka, bisa jadi," tegasnya.

Lebih jauh, Saiful Jihad mengungkapkan pengawasan yang dilakukan oleh pihaknya berjalan dengan baik.