Sampah Plastik Baliho dan Estetika Kota

Potensi sampah baliho yang menumpuk menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan sekitar, mengingat sampah tersebut yang tidak bisa terurai dengan cepat.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkirakan volume  sampah yang dihasilkan dari gelaran Pemilu 2024 paling sedikit mencapai 784 ribu meter kubik atau setara 392 ribu ton.

Sampah sebesar itu sebagian besar berasal dari APK   baik untuk pilpres maupun pileg.  

Hasil penelitian yang dilaporkan KLHK menyebut total sampah nasional pada 2022 mencapai 69,0 juta ton.

Dari jumlah itu, sebanyak 18,2 persen, atau sekitar 12,5 juta ton, disumbang oleh sampah plastik.    

Efek Sampah Plastik

Sampah plastik baliho setiap usai kegiatan Pilkada mencapai  angka jumlah yang fantastik.  

Bahan yang digunakan untuk membuat baliho, banner, spanduk dan sejenisnya adalah kebanyakan menggunakan plastik yang istilah umum yang di pakai untuk polimer, material yang terdiri dari rantai panjang karbon dan elemen – elemen lain yang mudah dibuat menjadi berbagai macam bentuk dan ukuran.    

Sampah laut, terutama plastik, mengandung zat nonplastik yang disebut Zat adiktif, memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan laut.

Organ isme yang ada di Organisme yang ada di laut,  seperti ikan, burung, dan mamalia sering kali salah mengira sampah plastik sebagai makanan sehingga sering ditemukan mereka mengalami masalah kesehatan serius dan kematian.    

Lebih parah lagi, apabila plastik yang digunakan sebagai material mengandung PVC  (poly-vinyl chloride) dibakar akan mengotori atmosfir atau terurai oleh angin dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti kanker dan penyakit penyakit yang melumpuhkan.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mikroplastik, partikel plastik berukuran kecil yang berasal dari penguraian sampah plastik dapat memasuki rantai makanan manusia melalui konsumsi ikan dan makanan laut lainnya .

Kita mestinya bisa bertransformasi kampanye murah yang cerdas, tidak merusak dan mengotori lingkungan.

Ketidakteraturan penempatan APK dan berserakan di jalanan, hingga bendera parpol yang entah kapan akan dilepas menambah pelik permasalahan sampah di setiap daerah.

Pemerintah perlu memikirikan dan memperketat aturan penempatan tempat untuk  baliho politik.  

Panitia pemilu seharusnya  menyediakan space khusus untuk penempatran poster dengan ukuran seragam sehingga tidak terjadi kesembrawutan dan polusi visual.  

Hal tersebut juga sebagai upaya dalam memperhatikan aspek keamanan,  kenyamanan lingkungan, estetika kota dan juga menjadi upaya untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan lestari.