Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

KPU Sulsel

Sekretaris KPU Sulsel Muh Adnan Tahir Sumringah Anggaran Pilkada Serentak Aman

Sekretaris KPU Sulsel Muh Adnan Tahir memastikan tak ada kendala terkait anggaran di Pilkada serentak 2024 di Sulawesi Selatan.

Tribun-Timur.com/renaldi cahyadi
Sekretaris KPU Sulsel Muh Adnan Tahir ngobrol politik dengan tema penyelenggara berintegritas pilkada berkualitas di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Makassar, Senin (18/11/2024). 

Ia mengaku saat ini tidak ada aturan yang mengatur perilaku antara peserta dan juga pemilih dalam Pilkada serentak.

Padahal hal itu sangat penting untuk memastikan integritas dalam proses demokrasi.

“Kan tidak ada mengatur, tidak ada kode etik yang mengatur peserta, kemudian memilih juga tidak ada yang mengatur kode etiknya.”

“Oleh karena itu kedepannya perlu dipikirkan untuk membuat kode etik bagi peserta dan pemilih, karena kita tidak bisa memantau,” katanya.

Adapun kata Adnan, meski KPU sudah berusaha menjaga proses Pemilu dan Pilkada berjalan dengan integritas, namun praktik-praktik seperti politik uang masih marak terjadi. 

"Kami sudah berusaha melindungi diri, namun mereka (peserta dan pemilih) terus mencari celah, misalnya, kalau dari depan tidak bisa, mereka mencoba dari belakang, ini yang harus kita atasi bersama," ujarnya.

Menurutnya, untuk mewujudkan demokrasi elektoral yang berkualitas, diperlukan sinergi antara penyelenggara, peserta, dan pemilih. 

"Demokrasi yang berkualitas hanya bisa tercapai jika semua pihak terlibat dengan integritas, jika peserta dan pemilih tidak berintegritas, meskipun prosedur berjalan dengan baik, esensi demokrasi itu sendiri tidak tercapai," jelasnya.

Adnan juga mengaku, dalam pemilu yang lalu politik uang masih sangat jelas terlihat, undang-undang atau regulasi terkait hal tersebut belum cukup ketat untuk menanggulanginya. 

"Politik uang ini memang menjadi rahasia umum, kalau mau suara, ya harus keluar uang, hal ini tentu yang akan merusak kualitas demokrasi," kata Adnan.

Lanjut Adnan, ia berharap kedepannya akan ada peraturan yang lebih tegas untuk mengatur kode etik bagi peserta dan pemilih, sehingga demokrasi yang dijalankan bisa lebih jujur, adil, dan transparan. 

"Kami ingin memastikan bahwa setiap Pemilu dan Pilkada yang berlangsung benar-benar menghasilkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara sah dan tanpa adanya praktek-praktek yang merusak demokrasi," ungkapnya.

Tantangan besar dalam meningkatkan integritas Pemilu dan Pilkada ini, menurut Adnan, memerlukan perhatian serius dari semua pihak agar demokrasi Indonesia semakin matang dan berkualitas.

"Ini kan sebenarnya yang saya sampaikan dari awal, meskipun kami berintegritas tapi kalau peserta dan pemilihan tidak berintegritas ya sama juga, mungkin secara prosedural terpenuhi tapi esensi demokrasi itu tidak tercapai," jelasnya.(*)

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved