Sekretaris KPU Sulsel Muh Adnan Tahir Sumringah Anggaran Pilkada Serentak Aman

TRIBUN-TIMUR.COM - Sekretaris KPU Sulsel Muh Adnan Tahir memastikan tak ada kendala terkait anggaran di Pilkada serentak 2024 di Sulawesi Selatan.

Hal itu ditegaskan dalam acara Ngobrol Politik bertema penyelenggara berintegritas, pilkada berkualitas, di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Kota Makassar, Senin (18/11/2024).

Adnan menambahkan, anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak berjalan lancar sesuai rencana.

“Alhamdulillah, kami tidak ada masalah, semua kebutuhan terkait Pilkada serentak sudah terpenuhi dengan baik,” katanya.

Ia menjelaskan, saat perencanaan awal, KPU Sulsel sudah melakukan estimasi anggaran berdasarkan kalkulasi jumlah kursi dan partai politik yang ada di DPRD Sulsel.

Estimasi tersebut mencakup kemungkinan munculnya hingga enam pasangan calon dengan satu paslon yang mungkin maju melalui jalur independen.

“Meskipun kami memperhitungkan kemungkinan adanya enam paslon, yang akhirnya diusulkan oleh partai politik hanya dua paslon, ini tentu berdampak pada pengelolaan anggaran yang lebih efisien,” katanya.

Dengan situasi yang ada, kata Adnan, ia memastikan anggaran yang telah direncanakan berjalan lancar tanpa adanya kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaannya.

“Sejauh ini kami tetap memastikan semua kebutuhan anggaran Pilkada sudah terpenuhi dengan baik,” jelasnya.

Politik Uang Masih Marak Terjadi

Sekretaris KPU Sulsel Muh Adnan Tahir mengungkap keresahan terkait tidak adanya aturan kode etik bagi peserta dan pemilih.

Itu diungkap dalam acara Ngobrol Politik bertema penyelenggara berintegritas, pilkada berkualitas, di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Kota Makassar, Senin (18/11/2024).

Ia mengatakan, berbagai tantangan datang kepada penyelenggara ketika kerabat atau orang dekat mereka meminta sesuatu hal yang akan melanggar kode etik dari penyelenggara tersebut.

“Misalnya ada teman dekat yang mungkin dari kampus dulu mendekati kita dan menginginkan sesuatu yang akan berdampak terhadap pelanggaran etika.”

“Karena itu seperti yang saya sampaikan, kami ini mungkin sudah berusaha, persoalannya sekarang kan ada pada peserta ini,” katanya.

Ia mengaku saat ini tidak ada aturan yang mengatur perilaku antara peserta dan juga pemilih dalam Pilkada serentak.

Padahal hal itu sangat penting untuk memastikan integritas dalam proses demokrasi.

“Kan tidak ada mengatur, tidak ada kode etik yang mengatur peserta, kemudian memilih juga tidak ada yang mengatur kode etiknya.”

“Oleh karena itu kedepannya perlu dipikirkan untuk membuat kode etik bagi peserta dan pemilih, karena kita tidak bisa memantau,” katanya.

Adapun kata Adnan, meski KPU sudah berusaha menjaga proses Pemilu dan Pilkada berjalan dengan integritas, namun praktik-praktik seperti politik uang masih marak terjadi. 

"Kami sudah berusaha melindungi diri, namun mereka (peserta dan pemilih) terus mencari celah, misalnya, kalau dari depan tidak bisa, mereka mencoba dari belakang, ini yang harus kita atasi bersama," ujarnya.

Menurutnya, untuk mewujudkan demokrasi elektoral yang berkualitas, diperlukan sinergi antara penyelenggara, peserta, dan pemilih. 

"Demokrasi yang berkualitas hanya bisa tercapai jika semua pihak terlibat dengan integritas, jika peserta dan pemilih tidak berintegritas, meskipun prosedur berjalan dengan baik, esensi demokrasi itu sendiri tidak tercapai," jelasnya.

Adnan juga mengaku, dalam pemilu yang lalu politik uang masih sangat jelas terlihat, undang-undang atau regulasi terkait hal tersebut belum cukup ketat untuk menanggulanginya. 

"Politik uang ini memang menjadi rahasia umum, kalau mau suara, ya harus keluar uang, hal ini tentu yang akan merusak kualitas demokrasi," kata Adnan.

Lanjut Adnan, ia berharap kedepannya akan ada peraturan yang lebih tegas untuk mengatur kode etik bagi peserta dan pemilih, sehingga demokrasi yang dijalankan bisa lebih jujur, adil, dan transparan. 

"Kami ingin memastikan bahwa setiap Pemilu dan Pilkada yang berlangsung benar-benar menghasilkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara sah dan tanpa adanya praktek-praktek yang merusak demokrasi," ungkapnya.

Tantangan besar dalam meningkatkan integritas Pemilu dan Pilkada ini, menurut Adnan, memerlukan perhatian serius dari semua pihak agar demokrasi Indonesia semakin matang dan berkualitas.

"Ini kan sebenarnya yang saya sampaikan dari awal, meskipun kami berintegritas tapi kalau peserta dan pemilihan tidak berintegritas ya sama juga, mungkin secara prosedural terpenuhi tapi esensi demokrasi itu tidak tercapai," jelasnya.(*)