Sekretaris KPU Sulsel Muh Adnan Tahir Sebut Politik Uang Masih Marak Terjadi

TRIBUN-TIMUR.COM - Sekretaris KPU Sulsel Muh Adnan Tahir mengungkap keresahan terkait tidak adanya aturan kode etik bagi peserta dan pemilih.

Itu diungkap dalam acara Ngobrol Politik bertema penyelenggara berintegritas, pilkada berkualitas, di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Kota Makassar, Senin (18/11/2024).

Ia mengatakan, berbagai tantangan datang kepada penyelenggara ketika kerabat atau orang dekat mereka meminta sesuatu hal yang akan melanggar kode etik dari penyelenggara tersebut.

“Misalnya ada teman dekat yang mungkin dari kampus dulu mendekati kita dan menginginkan sesuatu yang akan berdampak terhadap pelanggaran etika.”

“Karena itu seperti yang saya sampaikan, kami ini mungkin sudah berusaha, persoalannya sekarang kan ada pada peserta ini,” katanya.

Ia mengaku saat ini tidak ada aturan yang mengatur perilaku antara peserta dan juga pemilih dalam Pilkada serentak.

Padahal hal itu sangat penting untuk memastikan integritas dalam proses demokrasi.

“Kan tidak ada mengatur, tidak ada kode etik yang mengatur peserta, kemudian memilih juga tidak ada yang mengatur kode etiknya.”

“Oleh karena itu kedepannya perlu dipikirkan untuk membuat kode etik bagi peserta dan pemilih, karena kita tidak bisa memantau,” katanya.

Adapun kata Adnan, meski KPU sudah berusaha menjaga proses Pemilu dan Pilkada berjalan dengan integritas, namun praktik-praktik seperti politik uang masih marak terjadi. 

"Kami sudah berusaha melindungi diri, namun mereka (peserta dan pemilih) terus mencari celah, misalnya, kalau dari depan tidak bisa, mereka mencoba dari belakang, ini yang harus kita atasi bersama," ujarnya.

Menurutnya, untuk mewujudkan demokrasi elektoral yang berkualitas, diperlukan sinergi antara penyelenggara, peserta, dan pemilih. 

"Demokrasi yang berkualitas hanya bisa tercapai jika semua pihak terlibat dengan integritas, jika peserta dan pemilih tidak berintegritas, meskipun prosedur berjalan dengan baik, esensi demokrasi itu sendiri tidak tercapai," jelasnya.

Adnan juga mengaku, dalam pemilu yang lalu politik uang masih sangat jelas terlihat, undang-undang atau regulasi terkait hal tersebut belum cukup ketat untuk menanggulanginya. 

"Politik uang ini memang menjadi rahasia umum, kalau mau suara, ya harus keluar uang, hal ini tentu yang akan merusak kualitas demokrasi," kata Adnan.