Headline Tribun Timur
KPU: Surat Suara Memang Aneh!
KPU Sulsel mengklaim persiapan logistik Pilkada serentak 2024 di Sulsel telah mencapai 99 persen.
Hari ini, kata Marzuki, progres percetakan kekurangan sudah mulai terlaksana di setiap percetakan yang telah ditunjuk oleh KPU.
“Sehingga teman-teman berangkat untuk menjemput per hari ini juga sudah berangkat ke Cikarang dan Alhamdulillah mungkin sudah tiba besok dan diatur oleh kepolisian dan Bawaslu serta sebagainya,” jelasnya.
Dicetak di Cikarang
Marzuki menjelaskan awal mula sehingga surat suara dicetak di Cikarang dan Surabaya, Jawa Timur.
Menurutnya, pada awal tender, ada empat perusahaan di Sulsel yang ikut menawarkan diri untuk mencetak logistik Pilkada Sulsel 2024. Namun, dalam perkembangannya, semua perusahaan itu dinyatakan gugur.
Penyebabnya ada karena kalah bersaing soal harga dan ada pula yang mesinnya tidak memenuhi syarat.
Akhirnya surat suara dan pendukung surat suara Pilkada Sulsel 2024 dicetak di Cikarang, Jawa Barat.
“Per 11 November 2024, 99 persen logistik sudah ada di Makassar. Pukul 15.00 Wita hari ini (kemarin) kekurangan surat suara Pilkada di Sulsel sudah mulai dicetak,” kata Marzuki Kadir.
Mantan Ketua KPU Makassar itu menegaskan, surat suara atau dukungan surat suara harus tiba di TPS sehari sebelum pencoblosan.
“Tanggal 15 November 2024 insya Allah sudah 100 persen saat pergantian logistik yang rusak itu sudah tiba di Makassar,” ujar Marzuki Kadir.
Doktor Rahmat mengatakan, logis tidaknya logistik Pilkada Sulsel 2024 belum bisa dinilai karena belum ada masalah.
Yang pasti, KPU dan jajaran sudah bekerja keras dan profesional menyiapkan logistik.
“Saya percaya, Pak Marzuki Kadir dan teman-teman di KPU Sulsel dan jajaran sudah bekerja keras dan cerdas. Pak Marzuki mungkin hanya bisa tidur dua jam sehari semalam karena memikirkan logistik. Makanya kita harus dukung dan doakan,” jelas Rahmat Muhammad.
Marzuki Kadir menyebut tiga kabupaten menjadi langganan kerawanan distribusi logistik. Yakni, Pangkep, Luwu Utara, dan Selayar.
“Di Pangkep, ada pulau yang berbatasan Bali dan Sumbawa. Di Luwu Utara ada Seko dan Rampi. Di Selayar dengan pulau-pulau terpencilnya,” kata Marzuki Kadir.
KPU tidak bisa pakai kapal Polairud karena tidak bisa masuk ke pulau-pulau kecil. “Karena kapalnya besar. Makanya pakai kapal rakyat agar bisa masuk ke pulau-pulau,” tegas Marzuki Kadir.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.