Hasil Rapat Komisi III DPR dan Kapolri: Sanksi Tegas Polisi Terlibat Politik Praktis

Hadir Andi Amar Ma'ruf Sulaiman dari Fraksi Partai Gerindra, Habib Aboe Bakar Alhabsyi dari Fraksi PKS, Andi Muzakkir Aqil dari Fraksi Partai Demokrat, dan Sarifuddin Sudding serta Widya Pratiwi dari Fraksi PAN.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan Wibisono jadi tuan rumah.

Ada pula Kajati Sulsel, Agus Salim dan Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli.

Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, fokus utama yang menjadi pembahasan dalam kunjungan kerja tersebut adalah terkait pelaksanaan Pilkada.

"Tadi kita membicarakan temannya adalah Gakkumdu, tentang persiapan-persiapan menghadapi Pilkada, semoga berjalan lancar dan tidak ada masalah-masalah," kata legislator asal Kalimantan Selatan itu.
 
Dalam pertemuan itu, lanjut dia, jajaran Polda Sulsel dan Kejati Sulsel dituntut untuk bersikap netral di ajang pesta demokrasi lima tahunan ini.

"Kepolisian dan jaksa agar bisa memantau lapangan dengan baik. Jangan sampai keterlibatan ASN, anggota (Polri) ada yang tidak rapi (netral)," ujar Sekjend PKS ini.

Secara spesifik, salah satu yang menjadi sorotan yaitu adanya 2 oknum perwira Polda Sulsel yang disebut tak netral.

Pasalnya, keduanya diduga telah menghadiri langsung deklarasi salah satu calon Bupati Bone tanpa seizin atasan.

"Dan kita cek beberapa daerah, di Sinjai, Bone dan sebagainya. Iya iya, termasuk juga (dua oknum perwira Polda Sulsel yang diduga tak netral)," ujar Habib Aboe Bakar.

Hal senada diungkapkan Sarifuddin Sudding yang dihampiri di lokasi yang sama.

Ia mengaku, indikasi ketidak netralan dua oknum polisi itu telah menyeruak ke publik dan harus ditindaklanjuti dengan segera oleh Polda Sulsel.

"Itu ada indikasi ke arah situ dan kita minta kepada pihak Kapolda supaya itu melakukan suatu tindakan terhadap anggota-anggota (yang tidak netral)," tegas Sarifuddin Sudding.

Bahkan secara khusus, lanjut Sarifuddin Sudding, dirinya sudah meminta Bid Propam Polda Sulsel untuk mengambil langkah tegas jika ada laporan masyarakat tentang ketidaknetralan anggota Polri.

"Dan saya juga meminta secara khusus pihak bir propam supaya turun tangan menangani kasus-kasus seperti itu ketika ada laporan dari masyarakat," ucapnya.

Olehnya itu, politikus senior yang berlatar belakang advokat ini, meminta agar Polda Sulsel dan Kejati Sulsel serta Bawaslu sebagai Gakkumdu untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.

"Makanya kita tekankan betul supaya anggota kepolisian, kejaksaan dan juga penyelenggara pemilu betul-betul melaksanakan tugasnya secara profesional, secara parsialitas dan menjaga netralitas," imbuhnya.(*)