Danny Pomanto Ungkap Pemprov Sulsel Era Andi Sudirman Berutang Rp250 Miliar ke Pemkot Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Calon Gubernur Sulsel, Danny Pomanto menyinggung tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan Pemprov Sulsel era kepemimpinan Andi Sudirman kepada Pemkot Makassar.

Hal itu disampaikan Danny Pomanto saat sesi jawab antar paslon di debat pamungkas Pilgub Sulsel, Hotel Claro Makassar, Jl AP Pettarani Makassar, Minggu (10/11/2024) sore.

Dalam debat publik yang berlangsung panas, Danny Pomanto blak-blakan menyentil Pemprov Sulsel era Andi Sudirman. 

Utang tersebut diklaim mencapai sekitar Rp250 miliar. 

Menurut Danny, akibatnya berdampak signifikan pada keuangan Pemkot Makassar.

Bukan hanya Pemkot Makassar, namun Andi Sudirman dianggap belum saluran DPH ke kabupaten/kota lainnya di Sulsel.

Danny Pomanto mengungkapkan bahwa kondisi ini memprihatinkan, khususnya karena anggaran DBH seharusnya diterima utuh oleh setiap daerah.

"Saya saja di Makassar (Pemkot Makassar) belum terbayarkan (DBH dari Pemprov Sulsel) sekitar Rp250 M, padahal itu masuk dalam neraca. Semua aturan negara tidak boleh dilanggar seperti itu," kata Danny Pomanto.

Danny juga menambahkan, akibat tertundanya pembayaran DBH, banyak tenaga honorer, guru mengaji, dan bahkan pemandi jenazah yang haknya tertunda. 

Hal ini ia sebut sebagai tindakan “zalim,” karena mengabaikan hak-hak daerah yang sangat bergantung pada pemasukan dari provinsi. 

"Bayangkan, guru-guru, tenaga honorer, guru mengaji, pemandi jenazah semua terkena dampaknya,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Andi Sudirman membela kebijakan keuangannya selama menjabat sebagai Gubernur Sulsel. 

Ia mengklaim bahwa selama kepemimpinannya, Pemprov Sulsel telah membayar TPP untuk ASN dan bahkan menaikkan jumlahnya. 

“Selama saya jadi Gubernur Sulsel, saya selalu membayarkan TPP ASN, bahkan kami menaikkannya. Silakan dicek jika ada yang meragukan,” tegas Andi.

Andi Sudirman juga menambahkan bahwa situasi ini tidak seperti yang dituduhkan, seolah Pemprov Sulsel meninggalkan utang besar kepada kabupaten/kota, termasuk Makassar.