KSPSI Sulsel Minta Pemprov Tak Pakai PP 51 Hitung UMP, Basri : Aturan Itu Perbudakan
Basri Abbas mengaku pemerintah melalui dewan pengupahan harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Saldy Irawan
lihat foto
"Dikembalikan ke hak dasar UU 13 menggunakan Kebutuhan hidup layak dan rekomendasi pengupahan," lanjutnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak berlaku lagi.
Dasco mengatakan, PP tersebut tak lagi berlaku seiring dengan putusan MK terkait UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
"Intinya bahwa sesuai dengan keputusan MK, bahwa kami dari DPR menyatakan bahwa memang PP 51 itu sudah tidak berlaku," kata Dasco.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menyebut, DPR dan pemerintah akan mengkaji mengenai pengupahan.
"Menyikapi keputusan MK mengenai upah dan lain-lain tadi sudah disepakati bahwa buruh, pemerintah, dan DPR akan mengkaji," ujar Dasco.
Dasco menuturkan, pihaknya akan mengkaji agar upah yang ditetapkan nantinya tidak merugikan buruh maupun pengusaha.
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz
| Buruh Bongkar Muat Dapat Layanan Kesehatan Gratis dari SPJM |
|
|---|
| Puluhan Buruh Demo di Gowa, Tuntut PT Wings Pekerjakan Kembali Korban PHK Sepihak |
|
|---|
| Istri-istri Buruh PT Huadi Bantaeng Ikut Kemah di Area Pabrik, Blokade Sudah 10 Hari |
|
|---|
| 8 Pekerja PT Wings Diduga Dipecat Sepihak, Massa Buruh Demo di Gowa Hingga Malam Hari |
|
|---|
| ‘Keluarga Saya Terancam Lapar, Pak' Istri Buruh Pelabuhan Ikut Demo di DPRD Parepare |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.