Blak-blakan Menkomdigi Meutya Hafid, Banyak Anggota Parpol dan PNS Pelaku Judi Online 

TRIBUN-TIMUR.COM - Judi Online (Judol) rupanya kini menyasar nyaris seluruh kalangan. 

Bahkan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid blak-blakan menyebut banyak pegawai pemerintahan dan anggota partai politik ikut terjerumus. 

Hal itu disampaikan Meutya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). 

Menurut Meutya, data itu diketahuinya dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).  

Karena itu, masalah ini kini menjadi prioritas Presiden RI Prabowo Subianto untuk diberantas. 

"Bapak ibu kalau kita membuka data kami diingatkan oleh PPATK untuk mengingatkan juga di pemerintahan banyak juga, di pendidikan banyak juga, mohon maaf di parpol banyak juga, saya orang parpol. Jadi di parpol kalau dibuka banyak juga," kata Meutya. 

Meutya menjelaskan, judi online tidak hanya sekadar mengincar kalangan kelas atas saja.  

Akan tetapi, masyarakat kelas bawah juga turut menjadi korban. 

"Di profesi manapun jadi artinya tidak hanya di kelas bawah di kelas atas dengan berbagai sistem yang berbeda ada yang melalui game ada yang melalui bentuk lain. Jadi di lingkungan terdekat kita dulu kita perangi sama-sama," jelasnya. 

"Diperbaiki pun nanti tetap menjadi literasi penting. Tadi Pak Rizki (anggota DPR) menyampaikan bahwa selama ada demand maka akan terus hidup." 

"Kami akan berusaha untuk lebih baik dari penjahat, tadi ada yang menyampaikan lebih pintar dari mereka, tapi bapak ibu mengetahui di dunia penjahatnya kadang kadang lebih pintar dari pemerintahnya bahkan di sebagian kasus seperti itu," pungkasnya. 

Judi Online Dipelihara Pegawai Komdigi 

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan akan menangkap pihak-pihak yang terlibat judi online.  

Hal ini buntut dari tertangkapnya oknum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 

“Kami tentunya segera melakukan pemberantasan terhadap judi online kita bergerak cepat, bersama-sama dengan tim kami bekerja sama untuk sepakat melakukan penegakan hukum terhadap siapapun,” kata Kapolri kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (4/11). 

Jenderal Sigit mengatakan tidak akan pandang bulu dalam memberantas perjudian online. 

Penindakan tegas bakal dilakukan apakah itu di internal ataukah itu eksternal. 

 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberi keterangan pers usai menjenguk korban kecelakaan Tol Jakarta-Cikampek KM 58 di RSUD Karawang, Jawa Barat, Senin (8/4/2024). (Tribunnews.com)  

“Tim terus bergerak kita belum bisa sebutkan siapa-siapanya kalau memang sedang berjalan namun sesuai dengan arahan Presiden bahwa tindak tegas siapapun jangan sampai rakyat jadi korban,” tambahnya. 

Kepolisian RI juga tengah bekerja keras bersama-sama dengan PPATK dengan OJK sehingga seluruh aliran dana seluruh alat bayar digunakan dan jaringan yang ada bisa diurai satu per satu. 

Setelah koordinasi dengan Menkomdigi Meutya Hafid, Kapolri mengakui sudah mendapatkan restu agar anggota Polri mendalami lebih lanjut siapa saja yang terlibat.  

Bukan hanya praktik judol di KemenKomdigi, Kapolri menegaskan bahwa pihaknya akan menindak bandar-bandar judi internasional yang terlibat dalam kasus tersebut. 

"Tentunya tugas kita bagaimana agar judi daring ini betul-betul bisa kita berantas, kita minimalisasir termasuk menyita aset-aset untuk dikembalikan kepada negara," kata Sigit. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam menuturkan polisi juga bakal semua menyita aset hasil kejahatan milik para pelaku. 

"Komitmen kami akan terus melakukan penangkapan kepada semua para pelaku dan menyita semua aset-aset hasil kejahatan," katanya. 

Aset yang diperoleh akan dikembalikan kepada negara. Belum disebutkan secara rinci nominal kerugian yang diderita oleh negara akibat penyalahgunaan wewenang situs judi online. 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan mengungkapkan tiga strategi komprehensif yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka memberantas judi online. 

Strategi tersebut, ujarnya, telah diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada Senin (4/11). 

Strategi pertama, kata Budi, adalah memasifkan pendidikan bahaya judi online. 

"Karena edukasi ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap judi online," ungkap Budi usai rapat. 

Kedua, lanjutnya, mulai melakukan peringatan dini dengan mengamankan simpul-simpul aktor judi online seperti akses konektivitas judi online dan akses terhadap sistem pembayarannya.   

Tujuannya, kata dia, adalah untuk memutus mata rantai kegiatan judi online tersebut.  

Ketiga, apabila dari upaya pencegahan tidak diindahkan dan ditemukan pelanggaran atau pidana, maka, lanjutnya, hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jera. 

"Penting dicatat bahwa pendekatan pencegahan ini artinya tidak berarti meniadakan penindakan. Sebaliknya penindakan tetap menjadi bagain integral dari langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan tersebut dan termasuk juga bagian dari regulasi yang sudah ditetapkan," kata dia. 

Untuk itu, ia juga telah membentuk tujuh desk di bawah koordinasi Kemenko Polkam di mana satu di antaranya adalah Desk Desk Penanganan Judi Online dengan leading sector Kapolri. 

Ia menjelaskan desk tersebut akan bekerja mulai hari ini. Selain itu, Budi juga mengatakan, desk tersebut akan bekerja selama tiga bulan ke depan dan bisa diperpanjang sesuai dengan dinamika di lapangan. 

"Mulai hari ini Insha Allah semua akan langsung action bekerja, tujuh desk ini oleh karenanya kami semua mohon doa dan dukungan dari rekan-rekan media sekalian agar semua dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sukses, sebagaimana harapan dari kita semua. Sekali lagi kami mohon dukungannya," pungkasnya.(*)