Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Kapten Indonesia

4 Rekomendasi kepada Kabinet Merah Putih Agar Berani Berantas Mafia Ketenagakerjaan, Dijamin Jos

Salah satu penyebab tumbuh suburnya mafia ketenagakerjaan adalah adanya oknum pejabat yang terlibat atau mendukung praktik ilegal ini.

Editor: AS Kambie
dok.tribun
Abdul Rauf Tera, Ketua Umum KAPTEN Indonesia 

Oleh: Abdul Rauf Tera
Ketua Umum Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Indonedia ( Kapten Indonesia )

TRIBUN-TIMUR. COM - Agenda kongkrit Pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka membawa harapan baru bagi bangsa Indonesia. 

Dengan konsep Kabinet Merah Putih, keduanya diharapkan mampu menghadirkan kabinet yang solid dan nasionalis, yang berdedikasi penuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil dan makmur. 

Salah satu tantangan besar yang mereka hadapi adalah memberantas mafia ketenagakerjaan yang hingga kini masih menjadi masalah kronis di Indonesia.

Mafia Ketenagakerjaan

Mafia ketenagakerjaan merujuk pada jaringan pihak-pihak yang menguasai dan memonopoli proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja di berbagai sektor, baik domestik maupun internasional. 

Praktik mafia ini tidak hanya terbatas pada sektor formal, tetapi juga merambah ke sektor informal, hingga menyasar pekerja migran yang mencari peruntungan di luar negeri.

Dampak dari praktik mafia ketenagakerjaan ini sangat luas dan merugikan. 

Empat dampak nyata mafia ketenagakerjaan:  

1. Eksploitasi Buruh

Buruh atau pekerja menjadi objek eksploitasi yang dikorbankan untuk keuntungan segelintir orang. 

Banyak pekerja terpaksa membayar biaya perekrutan yang tinggi, menerima gaji rendah, atau bahkan bekerja dalam kondisi yang tidak layak.

2. Kualitas Tenaga Kerja Menurun

Dengan sistem perekrutan yang dikuasai mafia, kualifikasi dan kompetensi sering kali diabaikan demi keuntungan finansial. 

Alhasil, kualitas tenaga kerja Indonesia di mata dunia menjadi dipertanyakan.

3. Kehilangan Devisa Negara

Praktik mafia yang kerap beroperasi di bawah radar pemerintah menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak dan kontribusi lain yang seharusnya dapat diperoleh dari proses rekrutmen yang transparan dan resmi.

4. Meningkatkan Pekerja Ilegal

Dalam konteks pekerja migran, mafia ketenagakerjaan berperan besar dalam pengiriman pekerja ilegal ke luar negeri, yang pada akhirnya meningkatkan risiko pekerja menjadi korban kekerasan, penipuan, dan pelecehan.

Berantas Mafia Ketenagakerjaan

Dalam konteks Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Prabowo-Gibran, ada beberapa langkah berani yang harus dilakukan untuk memberantas mafia ketenagakerjaan:

1. Membangun Sistem Rekrutmen Terpadu yang Transparan

Salah satu cara untuk mencegah praktik mafia ketenagakerjaan adalah dengan membangun sistem rekrutmen terpadu yang transparan dan berbasis teknologi. 

Sistem ini dapat berupa portal daring yang mempertemukan pekerja dan perusahaan secara langsung tanpa melalui perantara. 

Sistem ini juga bisa dilengkapi dengan mekanisme verifikasi data yang ketat agar setiap pekerja dan perusahaan yang terdaftar memenuhi standar yang telah ditentukan.

2. Meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku mafia ketenagakerjaan

Ini dapat dilakukan melalui pembentukan satuan tugas khusus atau lembaga pengawas yang bertugas mengidentifikasi, menindak, dan memutus rantai mafia ketenagakerjaan

Penegakan hukum yang tegas dan adil, termasuk pemberian sanksi berat bagi pelaku, akan memberikan efek jera bagi mafia ketenagakerjaan.

3. Melindungi Hak Pekerja Migran

Perlindungan terhadap pekerja migran sangat krusial, mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan dan eksploitasi yang mereka alami. 

Kabinet Merah Putih harus memperkuat kerja sama dengan negara-negara tujuan untuk memastikan hak-hak pekerja Indonesia dihormati. 

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap pekerja migran hanya dikirim melalui jalur resmi dengan proses yang transparan dan biaya yang wajar.

4. Memperkuat Sistem Pelaporan dan Pengaduan

Agar pekerja dapat melaporkan tindakan yang tidak adil atau eksploitatif dengan mudah, perlu ada sistem pelaporan dan pengaduan yang mudah diakses dan responsif. 

Pemerintah dapat menyediakan layanan pelaporan online maupun melalui call center yang dapat diakses oleh pekerja kapan saja. 

Setiap laporan harus diproses secara cepat dan memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor agar tidak mengalami intimidasi atau ancaman dari pihak mafia.

Tantangan dan Hambatan Memberantas Mafia Ketenagakerjaan

Pemberantasan mafia ketenagakerjaan tentu tidak akan mudah. 

Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, antara lain:

1. Korupsi dan Kolusi

Salah satu penyebab tumbuh suburnya mafia ketenagakerjaan adalah adanya oknum pejabat yang terlibat atau mendukung praktik ilegal ini. 

Oleh karena itu, pemberantasan mafia ketenagakerjaan harus disertai dengan pemberantasan korupsi dan kolusi di kalangan aparat.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum di Kalangan Pekerja

Banyak pekerja, terutama yang berasal dari daerah terpencil, tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak-hak mereka dan risiko menjadi korban mafia ketenagakerjaan

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan edukasi yang masif terkait hak dan kewajiban pekerja, serta risiko terjerat dalam praktik mafia.

3. Infrastruktur Pengawasan yang Terbatas

Untuk mengawasi seluruh proses ketenagakerjaan di Indonesia, pemerintah membutuhkan infrastruktur pengawasan yang kuat. 

Namun, hal ini tidak mudah mengingat luasnya wilayah Indonesia dan keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan.

4. Desentralisasi Kewenangan

Dalam sistem pemerintahan yang desentralistik, kewenangan terkait ketenagakerjaan berada di tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Ini dapat menjadi tantangan dalam hal koordinasi, terutama jika ada perbedaan kebijakan atau ketidakselarasan antara pusat dan daerah.

Harapan bagi Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Sebagai pemimpin baru yang diharapkan membawa perubahan, Prabowo-Gibran harus mampu menciptakan lingkungan ketenagakerjaan yang bebas dari mafia dan eksploitasi. 

Ini akan menjadi salah satu warisan penting yang akan dikenang oleh rakyat Indonesia jika mereka berhasil menuntaskan masalah ini.

Dengan memberantas mafia ketenagakerjaan, Kabinet Merah Putih dapat:

1. Tingkatkan Kualitas Hidup Pekerja

Pekerja yang bebas dari eksploitasi akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. 

Mereka dapat bekerja dalam kondisi yang layak dengan hak-hak yang terpenuhi.

2. Kurangi Pengangguran dan Kemiskinan

Dengan sistem rekrutmen yang transparan dan adil, kesempatan kerja dapat tersebar lebih merata dan pengangguran dapat ditekan.

3. Tingkatkan Reputasi Indonesia di Mata Dunia

Ketika Indonesia berhasil memberantas mafia ketenagakerjaan, reputasi negara ini sebagai pengekspor tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten akan meningkat di mata dunia.

4. Tingkatkan Devisa Negara

Pemberantasan mafia ketenagakerjaan akan membawa peningkatan pendapatan negara melalui kontribusi pajak dan pemasukan lainnya dari sektor ketenagakerjaan.

Pemberantasan mafia ketenagakerjaan bukanlah pekerjaan yang mudah, namun dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah yang tepat, Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran memiliki peluang besar untuk mewujudkannya. 

Mafia ketenagakerjaan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial yang menyangkut kesejahteraan jutaan pekerja Indonesia. 

Diharapkan, dengan langkah-langkah konkret dan keberanian yang tinggi, Prabowo-Gibran dan menteri pembantunya mampu menghadirkan Indonesia yang lebih baik, di mana setiap pekerja dihormati, dilindungi, dan diberdayakan sesuai hak dan kewajibannya.(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved