Buruh dalam Episode Baru, MK TOLAK UU Cipta Kerja

Oleh: Abdul Rauf Tera
Ketua Umum Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional Indonesia ( KAPTEN INDONESIA )

TRIBUN-TIMUR.COM - Ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) tidak berlaku, hal ini menjadi babak baru dalam perjuangan buruh di Indonesia. 

UU Cipta Kerja sebelumnya dikenal sebagai "Omnibus Law" yang bertujuan menyederhanakan regulasi dan memacu investasi, namun sejak awal, kehadirannya menuai protes besar dari kalangan buruh.

Berbagai elemen masyarakat, terutama serikat buruh, menilai UU ini mengabaikan hak-hak pekerja dan lebih memihak pada kepentingan investasi.

Dalam konteks tidak berlakunya UU Cipta Kerja, muncul berbagai pertanyaan: Apakah ini kemenangan bagi buruh? Bagaimana implikasinya terhadap kehidupan buruh dan sektor ketenagakerjaan secara keseluruhan? Apa saja tantangan serta peluang baru yang muncul di balik keputusan ini?

 Melalui opini ini, kita akan membahas posisi buruh dalam episode baru ini, menggali dampak yang mungkin timbul, serta merenungkan langkah-langkah strategis yang bisa diambil untuk masa depan ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan.

1. UU Cipta Kerja dan Dinamikanya

UU Cipta Kerja merupakan langkah pemerintah untuk menarik investasi melalui perbaikan iklim usaha.

Pemerintah berargumen bahwa regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang rumit menjadi hambatan bagi investasi.

Dengan menyederhanakan peraturan, pemerintah berharap iklim investasi di Indonesia semakin kompetitif, dan diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Namun, sejak awal kemunculannya, UU Cipta Kerja menuai protes dari kalangan buruh dan aktivis.

Sejumlah poin dalam undang-undang tersebut dinilai melemahkan posisi tawar buruh, mengurangi hak-hak pekerja, dan menciptakan ketidakpastian kerja. Beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain:

Kemudahan Penggunaan Sistem Kontrak dan Outsourcing: UU ini dianggap membuka peluang bagi perusahaan untuk mempekerjakan buruh dengan sistem kontrak tanpa batas waktu yang jelas, sehingga mengurangi jaminan pekerjaan jangka panjang.

Pengurangan Besaran Pesangon: Peraturan mengenai pesangon dianggap merugikan buruh karena mengurangi hak pekerja ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pengaturan Upah Minimum yang Lebih Fleksibel: UU Cipta Kerja mengatur bahwa upah minimum dapat ditentukan berdasarkan sektoral dan wilayah, yang memicu kekhawatiran akan terjadinya penurunan standar hidup buruh.

Serikat buruh menilai bahwa UU ini lebih berpihak pada investor daripada pekerja, yang mana hal ini memicu perlawanan besar-besaran dalam bentuk aksi protes dan judicial review di Mahkamah Konstitusi.

2. Tidak Berlakunya UU Cipta Kerja

Keputusan MK untuk menyatakan UU Cipta Kerja tidak berlaku menjadi momen penting dalam sejarah ketenagakerjaan Indonesia.

 Ini dianggap sebagai kemenangan bagi buruh yang sejak awal menentang undang-undang tersebut.

 Dengan tidak berlakunya UU Cipta Kerja, maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini tidak lagi mengikat dan kembali mengacu pada aturan ketenagakerjaan sebelumnya.

Namun, putusan ini juga menyisakan beberapa tantangan.

Dalam konteks ketenagakerjaan, terdapat kekhawatiran mengenai peraturan ketenagakerjaan yang tumpang tindih dan perluasan lapangan kerja.

Selain itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan baru yang dapat melindungi kepentingan buruh sambil tetap menjaga iklim investasi yang kompetitif.

3. Dampak ditolaknya UU Cipta Kerja

Tidak berlakunya UU Cipta Kerja membawa beberapa dampak signifikan bagi buruh, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

Kembalinya Kepastian Kerja: Dengan tidak berlakunya UU Cipta Kerja, sistem ketenagakerjaan yang berlaku kembali pada peraturan lama yang memberikan perlindungan lebih bagi buruh tetap.

Sistem kontrak dan outsourcing menjadi lebih terbatas, sehingga memberikan kepastian kerja bagi buruh jangka panjang.

Hak Pesangon yang Lebih Terjamin: Peraturan lama mengenai pesangon kembali berlaku.

Ini berarti bahwa pekerja yang mengalami PHK akan mendapatkan kompensasi yang lebih besar dibandingkan dengan yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

Penguatan Upah Minimum: Tidak berlakunya UU Cipta Kerja juga berdampak pada pengaturan upah minimum yang kini kembali mengacu pada peraturan sebelumnya.

Hal ini memberikan perlindungan bagi buruh terhadap penurunan upah minimum yang sebelumnya bisa diterapkan berdasarkan sektoral atau wilayah.

Pengawasan yang Lebih Ketat terhadap Perusahaan: Tanpa UU Cipta Kerja, perusahaan harus kembali mematuhi aturan ketenagakerjaan yang lebih ketat dalam hal perekrutan dan PHK.

 Ini dapat meningkatkan standar perlindungan bagi buruh dan memastikan perusahaan tidak sembarangan dalam memperlakukan pekerja.

4. Tantangan dan Kekhawatiran

Meski bagi buruh ini tampaknya merupakan kemenangan, tantangan baru juga muncul di balik keputusan MK ini.

Beberapa tantangan dan kekhawatiran yang mungkin terjadi antara lain:

Ketidakpastian Hukum dan Investasi: Dengan tidak berlakunya UU Cipta Kerja, investor mungkin merasa ragu terhadap stabilitas regulasi di Indonesia.

Ketidakpastian ini bisa berdampak pada iklim investasi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kesempatan kerja.

Kembali ke Sistem Regulasi yang Tumpang Tindih: Salah satu tujuan dari UU Cipta Kerja adalah untuk menyederhanakan regulasi.

Tanpa undang-undang ini, kembali ke aturan lama bisa berarti kembali pada regulasi yang berlapis-lapis, yang dapat menyulitkan operasional bisnis dan berpotensi menghambat penciptaan lapangan kerja.

Respon Balik dari Pengusaha: Para pengusaha mungkin akan merespon dengan kebijakan yang lebih ketat terhadap buruh.

Misalnya, melalui pemangkasan jumlah pekerja tetap atau peningkatan mekanisasi untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia.

Ini bisa berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

Munculnya Revisi atau Pengganti UU Cipta Kerja: Tidak berlakunya UU Cipta Kerja juga berpotensi mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi baru yang bertujuan untuk menggantikannya.

Jika revisi ini dilakukan tanpa melibatkan aspirasi buruh, maka ada kemungkinan peraturan baru yang akan muncul tetap tidak berpihak pada kesejahteraan buruh.

5. Peluang Baru bagi Buruh

Di balik tantangan, tidak berlakunya UU Cipta Kerja juga membuka peluang bagi buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka lebih lanjut.

Beberapa peluang yang bisa diambil antara lain:

Dialog Sosial yang Lebih Kuat: Tidak berlakunya UU Cipta Kerja seharusnya menjadi momentum bagi buruh dan pemerintah untuk memperkuat dialog sosial.

Pemerintah perlu melibatkan buruh dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang baru agar bisa menciptakan regulasi yang berkeadilan.

Penguatan Serikat Buruh: Episode ini menunjukkan bahwa serikat buruh memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.

Buruh dapat memperkuat posisi mereka dengan memperkuat serikat buruh agar memiliki daya tawar yang lebih baik dalam berbagai negosiasi.

Kesempatan untuk Memperjuangkan Kesejahteraan yang Lebih Baik: Dengan tidak berlakunya UU Cipta Kerja, buruh memiliki kesempatan untuk memperjuangkan regulasi baru yang lebih berpihak pada kesejahteraan pekerja.

Hal ini bisa meliputi peraturan mengenai jaminan sosial, pengawasan ketenagakerjaan, dan perlindungan kerja yang lebih baik.

Dukungan Publik yang Lebih Luas: Masyarakat luas yang selama ini turut mendukung perjuangan buruh akan semakin memperkuat posisi buruh dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Kesadaran publik terhadap pentingnya kesejahteraan buruh dapat menjadi kekuatan yang mendorong perubahan kebijakan yang lebih berkeadilan.

6. Regulasi Ketenagakerjaan yang Berkeadilan

Tidak berlakunya UU Cipta Kerja membuka ruang untuk merumuskan regulasi ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan.

Beberapa langkah yang bisa diambil ke depan antara lain:

Membangun Regulasi yang Komprehensif dan Berimbang: Pemerintah harus merumuskan peraturan baru yang memperhatikan kepentingan buruh sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat.

 Kebijakan baru perlu dirancang secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk serikat buruh dan pengusaha.

Memperkuat Pengawasan Ketenagakerjaan: Tanpa UU Cipta Kerja, pemerintah perlu memperkuat pengawasan ketenagakerjaan untuk memastikan hak Buruh.(*)