Breaking News:

UU Cipta Kerja

Satgas UU Cipta Kerja Serap Aspirasi Pemda se-Sulsel

Satgas UU Cipta Kerja terus bergerak aktif menyaring saran dan aspirasi terkait omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/FAQIH IMTIYAAZ
Suasana Diskusi Satgas UU Ciptaker bersama seluruh instansi pemerintah daerah di Aston Makassar Hotel & Convention Center, Jl Sultan Hasanuddin, Makassar, Jumat (14/10/2022). Satgas UU Cipta Kerja terus bergerak aktif menyaring saran dan aspirasi terkait omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) terus bergerak aktif menyaring saran dan aspirasi terkait omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Diskusi Satgas UU Cipta Kerja pun dikhususkan terkait ketenagakerjaan.

Satgas UU Cipta Kerja pun melakukan diskusi bersama seluruh pemda terkait se-Sulsel di Hotel Aston, Makassar, Jumat (14/10/2022) sore.

Direktur Bina Mediator Hubungan Industrial Kemenaker Adriani menyebut pihaknya terus menyiapkan penyempurnaan UU Cipta Kerja.

"Jadi diskusi kita mengenai UU Cipta kerja, karena ini berlaku sampai 2023 artinya UU Ciptaker harus diterapkan sesuai aturannya. Karena ini masih relatif baru kita gencar lakukan sosialisasi dalam 2 tahun ini," ujarnya.

Dalam menyempurnakan aturan tersebut, Kemenaker mengajak seluruh stakeholder untuk duduk bersama.

Termasuk pihak buruh, instansi pemerintahan daerah daerah hingga pengusaha di Sulsel.

"Kan ini juga masih dalam proses penyempurnaan, nah kami dari Kemenaker mengajak pengusaha, pekerja, instansi pemerintah daerah diskusi dan menjaring informasi agar isi UU Ciptaker diwarnai masukan dari pihak tersebut," jelasnya.

Disesi pertama, Satgas UU Ciptaker menjaring aspirasi dari buruh dan serikat pekerja.

Kemudian, sesi berikutnya bersama instansi pemda terkait dari seluruh kabupaten kota se-Sulsel.

Ia menyebut, para pekerja buruh telah memberikan masukan terkait pengupahan hingga perjanjian kerja.

"Banyak masukan dari pekerja buruh tentang substansi ketenegakerjaan, tentang pengupahan hingga perjanjian kerja. Termasuk dari pemda memberikan masukan untuk penyempurnaan UU Ciptaker," tuturnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Ardiles Saggaf menilai ini merupakan langkah penyempurnaan aturan turunan UU Ciptaker.

"Ini merupakan langkah bagus pemerintah pusat untuk menyempurnakan turunan UU Ciptaker ini. Harapan kita UU Ciptaker ini turunannya paripurna, sehingga kekurangan dan hal-hal yang tidak tercover bisa diperbaiki," tuturnya.(*)

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved