UU Cipta Kerja

Satgas UU Cipta Kerja Serap Aspirasi Organisasi Serikat Pekerja dan Buruh di Makassar

Satgas UU Cipta Kerja terus menyempurnakan omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penulis: Kaswadi Anwar | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/KASWADI
Sosialisasi dan Sinkronisasi Aturan Penyempurnaan UU Cipta Kerja yang dilaksanakan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) di Lantai 20 Hotel Aston, Jl Sultan Hasanuddin, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Jumat (14/10/2022). Satgas UU Cipta Kerja terus menyempurnakan omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) terus menyempurnakan omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sejumlah poin dalam judicial review omnibus law UU Cipta Kerja.

Omnibus Law UU 11 Cipta Kerja masih tetap berlaku. Sebab MK memberi waktu bagi pemerintah memperbaiki UU tentang Cipta Kerja selama dua tahun.

Setelah dua tahun tidak ada perbaikan, UU Cipta Kerja dinyatakan tidak berlaku.

MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional bersyarat. 

Sosialisasi, jaring aspirasi dan sinkronisasi pun dilakukan dengan serikat buruh dan serikat pekerja di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lantai 20 Hotel Aston, Jl Sultan Hasanuddin, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Jumat (14/10/2022).

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Sulsel, Abdul Muis mengatakan, jika memang UU Cipta Kerja ingin disempurnakan lebih baik pemerintah pusat menyalin hal yang sudah bagus di UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Seperti pesangon, perjanjian kerja yang mengikat karyawan kontrak  dan pekerja lepas, serta alih daya atau outsourcing.

Kalau ingin diubah ditambahkan yang lebih bagus. Misal, tidak mengurangi nilai pesangon, soal kontrak lebih mudah, alih daya lebih luas.

"Kalau mau diubah, ditambah jadi lebih bagus. Jangan dikurangi. Kita mau marwahnya kembali ke UU Ketenagakerjaan," katanya.

Abdul Muis melanjutkan, untuk penghitungan upah minimum tetap memakai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Inflasi dan pertumbuhan ekonomi, itu sudah jelas nilainya, bervariasi setiap tahun. Kita bisa terima," sambungnya.

Kalau menggunakan PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, menurut dia merugikan para pekerja maupun buruh

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved