Bawaslu Sulsel Selidiki Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Jalan Sehat HUT Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan tengah mendalami laporan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) saat acara Jalan Sehat dalam rangka HUT Sulsel, Minggu (13/10/2024). 

Laporan tersebut diajukan oleh salah satu tim hukum calon gubernur Sulsel terhadap Pj Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Pihak pelapor menduga adanya pelanggaran netralitas ASN dalam kegiatan tersebut, khususnya terkait dengan pengumpulan identitas NIK peserta yang diduga melibatkan ASN. 

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman atas laporan tersebut.

Mardiana menekankan bahwa acara jalan sehat ini merupakan bagian dari rangkaian HUT Sulsel, sehingga perlu hati-hati dalam mengkaji potensi pelanggaran.

"Kami masih mendalami laporan ini karena jalan sehat ini hanya merupakan momentum dalam rangka HUT Sulsel. Pertanggungjawabannya memang di tangan Pj Gubernur, namun kami belum melihat ada unsur kampanye dalam acara ini," ujar Mardiana Rusli pada Kamis (17/10/2024).

Baca juga: Kontroversi Jalan Sehat HUT Sulsel, Bawaslu Diminta Telusuri Syarat KTP Peserta

Meski demikian, Bawaslu Sulsel tetap akan meminta klarifikasi dari pihak penyelenggara, yaitu panitia HUT Sulsel, untuk memastikan apakah ada pelanggaran yang melibatkan ASN dalam kegiatan tersebut.

"Kami akan mengkaji lebih dalam dan meminta penjelasan dari pihak penyelenggara. Sementara ini, kami sedang mempelajari data dan dokumen yang ada," tambah Mardiana.

Jalan sehat yang diselenggarakan dalam rangka HUT Sulsel ke-355 pada Minggu lalu berlangsung meriah. 

Acara ini mencatatkan rekor baru dengan jumlah peserta mencapai 535 ribu orang yang tersebar di 24 kabupaten/kota se-Sulsel. 

Para peserta menempuh jarak 3,55 kilometer di ruas jalan Sudirman Makassar, dengan rute melewati Jl Jenderal Sudirman, Jl H Bau, Jl Arif Rate, hingga finish di depan Monumen Mandala.

Acara ini dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh, bersama Pj Ketua TP PKK Sulsel, Ninuk Triyanti Zudan. 

Namun, pelaksanaan acara ini disorot salah satu tim paslon calon gubernur, yang menilai ada potensi pelanggaran karena pendaftaran peserta menggunakan NIK dan KTP. (*)