Andi Sudirman Sulaiman dan Kaswadi Razak Dilapor ke Bawaslu Sulsel

TRIBUN-TIMUR.CO, MMAKASSAR - Calon Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dilapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Laporan itu dilayangkan oleh Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Danny Pomanto-Azhar Arsyad.

Laporan dimasukkan ke Kantor Bawaslu Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar, Rabu (16/10/2024). 

Andi Sudirman dilaporkan atas dugaan pelanggaran pemilu saat pelaksanaan jalan sehat di Kabupaten Soppeng dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke 355 Sulsel. 

Selain Andi Sudirman, tim Hukum DIA juga melaporkan Bupati Soppeng, Kaswadi Razak. 

Koordinator Tim Hukum DIA, Akhmad Rianto menyampaikan Andi Sudirman diduga melanggar karena menghadiri kegiatan gerak jalan sehat di Soppeng dalam rangka peringatan HUT Sulsel. 

Jalan sehat tersebut diinisiasi oleh Pemkab Soppeng dan merupakan instruksi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk digelar di seluruh daerah.

"Kami melaporkan paslon nomor urut dua Andi Sudirman Sulaiman dan Bupati soppeng ke Bawaslu Sulsel terkait gerak jalan santai dalam rangka ultah Sulsel ke-355 tahun di lapangan Gasis Watansoppeng," katanya. 

Rinto-sapaannya menduga, Andi Sudirman memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk melakukan kampanye secara terang-terangan.

"Dugaannya, paslon nomor dua Andi Sudirman Sulaiman hadir dan berada di agenda gerak jalan santai yang mana kegiatan ini menggunakan anggaran negara," tegasnya 

"Artinya telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif," sambungnya mempertegas.

Pihaknya telah menyerahkan bukti berupa surat Bupati Soppeng dimana pegawai diinstrusikan ikut dalam agenda gerak jalan sehat dalam rangka ulang tahun Sulsel.

Kehadiran Andi Sudirman pada kegiatan HUT Sulsel itu juga banyak diberitakan di beberapa media online.

Ia berharap Bawaslu Sulsel bekerja dengan baik dan melihat beberapa fakta di lapangan.

"Seharusnya ini sudah menjadi atensi Bawaslu sendiri dan bisa menjadikan temuan karena setiap kegiatan -kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah itu bisa diatensi betul oleh Bawaslu apakah ada Paslon di situ yang ikut atau bagaimana," ujarnya.