Pengamat: Rencana Penggantian Pj Sekda Makassar Sarat Aroma Politis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Rencana pergantian Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Makassar dinilai sarat dengan muatan politis.

Hal ini disampaikan oleh Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Ibnu Hajar.

Ibnu Hajar menegaskan bahwa Pj Wali Kota Makassar harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan, terutama di tengah situasi politik saat ini.

Menurutnya, tiga nama diusulkan untuk posisi Pj Sekda kepada Pj Gubernur Sulsel, yaitu Irwan Adnan, Muhammad Mario Said, dan Muhammad Yasir, terkesan memiliki kecenderungan tertentu.

"Rekomendasi tiga nama tersebut terkesan tendensius, ada aroma politisnya. Pj Wali Kota dan Pj Gubernur seharusnya lebih selektif dalam memilih Pj Sekda," ujar Ibnu Hajar kepada Tribun-Timur.com, Kamis (10/10/2024).

Ia juga menilai bahwa penggantian Pj Sekda berpotensi memicu kegaduhan dan menimbulkan sorotan publik. 

Pj Wali Kota seharusnya tidak terlalu jauh mencampuri urusan Pemkot Makassar, karena hal tersebut bisa menimbulkan kecurigaan publik.

Baca juga: Arwin Azis Akui Penanganan Anjal-Gepeng di Makassar Melemah

"Menurut saya, kebijakan yang dijalankan sebaiknya normatif, apalagi mengingat situasi politik saat ini. Pj Wali Kota dan Pj Gubernur harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan," lanjutnya.

Ibnu Hajar juga menegaskan bahwa mencari sosok yang tepat untuk mengisi posisi Sekda Makassar tidaklah mudah. 

Terlebih lagi, dua dari tiga nama yang diusulkan dinilai tidak memiliki kinerja yang baik, terbukti dengan ditempatkannya mereka sebagai staf ahli pada masa Wali Kota definitif. 

Kedua nama tersebut adalah Irwan Adnan dan Mario Said.

Irwan Adnan, menurutnya, sebelumnya pernah berniat untuk mengikuti kontestasi politik di Kota Makassar. 

Munculnya nama Irwan sebagai calon Pj Sekda dianggap akan menimbulkan pertanyaan.

Sementara itu, tugas seorang sekda sangat kompleks, termasuk membina aparatur sipil negara (ASN), memantau kebijakan daerah, serta menjalankan administrasi pemerintahan dan organisasi. 

Menurut Ibnu Hajar, calon yang diusulkan harus mampu beradaptasi cepat dengan lingkungan Pemkot dan ASN.