Wali Kota Makassar Belum Terima Surat Persetujuan Pelantikan A Zulkifly Nanda

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengaku belum menerima surat Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah Kota Makassar. 

Munafri menjelaskan, surat tersebut berasal dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Usai diterima Pemprov Sulsel, persetujuan tersebut baru diteruskan ke Pemerintah Kota Makassar. 

"Belum sampai ke saya, karena itu ke gubernur selanjutnya ditembuskan ke wali kota," ucap Munafri Arifuddin diwawancara di Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani, Kamis (22/5/2025). 

Munafri mengakui, surat tersebut telah beredar di sejumlah grup whatsapp, namun surat resminya belum sampai ke tangannya. 

Jika surat tersebut diterima, Pemkot Makassar akan mempersiapkan pelantikan A Zulkifly Nanda sebagai Sekda Makassar. 

"Belum sampai di saya, ini yang nanti tinggal kita tunggu. kalau sudah ada kita akan proses pelantikannya," ujarnya. 

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah mengeluarkan surat persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah Makassar. 

Hal itu tertuang dalam surat Mendagri bernomor 100/2.2.6/2714/SJ tertanggal 21 Mei 2025.

Surat tersebut ditandatangani langsung Mendagri Tito Karnavian. 

"Secara prinsip Wali Kota Makassar disetujui untuk melaksanakan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama Sekrataris Daerah Kota Makassar atas nama A Zulkifly," demikian bunyi surat Tito Karnavian.

Diketahui, jabatan A Zulkifly Nanda sebagai Kepala Bappeda Makassar. 

Jika dilantik jadi sekda, otomatis posisi strategis tersebut akan kosong. 

Sejauh ini, dua nama mencuat akan mengisi posisi Kepala Bappeda menggantikan A Zulkifly Nanda. 

Keduanya adalah srikandi Pemkot Makassar, yakni Kepala Inspektorat A Azma Sulistia Ekayanti dan Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ariaty Puspasari Abady. 

"Dua nama itu saya pikir sah-sah saja, tidak ada yang bisa menyalahkan, tetapi terpenting kita harus mencari the right man on the right place," tegasnya. (*)