Arwin Azis Akui Penanganan Anjal-Gepeng di Makassar Melemah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penanganan anak jalanan (anjal) dan gelandangan pengemis (gepeng) masih menjadi masalah sosial belum terselesaikan di Kota Makassar hingga sekarang ini. 

Bahkan penanganan anjal gepeng kian melemah. 

Patroli yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tak lagi gencar. 

Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis mengakui bahwa operasi anjal gepeng mengendor. 

Untuk itu, rapat bersama dengan OPD terkait telah dilangsungkan agar penanganan penyakit sosial ini diaktifkan kembali. 

"Kita sudah rapatkan, saya sudah minta Dinas Sosial untuk membentuk tim terbaru, sebenarnya sudah ada tinggal mengaktifkan yang terdiri beberapa perangkat daerah," ucap Andi Arwin Azis di Kantor Wali Kota Makassar, Jl Ahmad Yani, Kamis (10/10/2024). 

Selain itu, Pemkot Makassar juga meminta bantuan Pemprov Sulsel untuk bersama menangani anjal gepeng yang meresahkan masyarakat. 

Termasuk koordinasi dengan daerah tetangga, Maros dan Gowa, karena anjal gepeng kerap beroperasi di wilayah perbatasan Makassar-Maros dan Makassar Gowa. 

"Tiga daerah ini harus bergerak karena memang pengemis dan anak jalanan itu lebih banyak di situ, area perbatasan antara tiga daerah itu, sehingga memang ini kegiatan ini harus menjadi suatu kegiatan terpadu yang melibatkan semua daerah yang terkait," ujarnya. 

Kendala lainnya dalam pengentasan anjal gepeng kata Arwin ialah persoalan anggaran. 

Pemkot Makassar memiliki sembilan posko penanganan anjal gepeng yang terletak di berbagai titik. 

Namun tak lagu beroperasi karena terkendala anggaran. 

"Ada (posko) tapi ujung-ujungnya tidak tersedia lagi anggarannya, sehingga yang kami lakukan yang tersedia saja anggarannya," tuturnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Ita Isdiana Anwar mengklaim bahwa Dinsos tidak berhenti menjalankan penjangkauan baik itu anjal, pengemis, hingga ODGJ.

Katanya, masalah sosial tersebut ditindaklanjuti sesuai aturan. 

"Kami sudah rapat terpadu bersama kadis perhubungan, kadis satpol PP, semua camat dan dipimpin langsung olek Pak Pjs Walikota," kata Ita. 

Pihaknya sementara mendata dan segera membuat posko-posko di wilayah tertentu. (*)