Prof Ryaas Rasyid, Komjen Fadil Imran, Sekprov dan Raja Gowa Jadi Saksi Promosi Doktor M Hasbi

Collaborative Governance dalam Penyusunan APBD Kabupaten Takalar belum terlaksana dengan baik dilihat dari perspektif dimensi-dimensi berikut:

a. Tidak ada ruang dan mekanisme keterlibatan masyarakat maupun pihak di luar pemerintahan secara partisipatif dalam dialog tatap muka.,

b. Belum terbangun dengan baik kepercayaan di antara para aktor yang terlibat dan tingkat kepercayaan masyarakat rendah terhadap pemerintahan daerah dan proses penyusunan APBD.,

c. Rendahnya komitmen pada proses Collaborative Governance dalam penyusunan APBD. Beberapa proses yang tidak terakomodir dan tidak sesuai dengan proses selanjutnya, sehingga terjadi keterlambatan pada beberapa tahapan proses penyusunan APBD.,

d. Rendahnya pemahaman bersama atas prinsip dan nilai- nilai yang urgen dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik.,

 e. Capaian jangka pendek yang optimal dari sisi efektivitas, efisiensi dan transparansi dalam penyusunan APBD belum tercapai.

Beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam Collaborative Governance penyusunan APBD Kabupaten Takalar yaitu:

a. Faktor pendukung: adanya regulasi dari pusat maupun daerah menyangkut pedoman tata laksana penyusunan APBD terkait perencanaan, penganggaran, penatausahaan serta pelaporan dalam pengelolaan APBD; dan adanya lembaga-lembaga yang dapat mengawal transparansi dalam proses penyusunan APBD di antaranya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).,

b. Faktor penghambat: sistem dan mekanisme penyusunan APBD yang tidak menjamin keterlibatan masyarakat secara adil dan proporsional; adanya intervensi dan konflik kepentingan dalam perencanaan dan penganggaran APBD; kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan; Keterbatasan SDM yang kompeten dalam manajemen perencanaan dan penganggaran APBD; dan lemahnya koordinasi antar SKPD sehingga atau tumpang tindih pengalokasian dengan program dan kegiatan yang sama.

Novelty Peneliti Dr. H. Muhammad Hasbi, S.STP., M.AP., M.I.Kom. menyusun model Quad-Helix Actors Scheme Based Inclusive Collaborative Governance (Model Q-HASBI Collaborative Governance), merupakan model yang direkonstruksi dari model Collaborative Governance Ansell dan Gash, dengan kebaharuan menambahkan dimensi aspek quad-helix actors kolaborasi yang dapat mendorong proses- proses penyusunan APBD secara partisipatif, inklusif dan transparan.

Model Collaborative Governance Ansell dan Gash belum memperjelas siapa saja aktor kolaborator yang diperlukan untuk mencapai konsensus, sehingga penambahan dimensi aspek quad-helix actors menjadi novelty sebagai pendekatan kombinasi top-down dan bottom-up melalui konsensus para aktor yang terlibat.

Pendekatan tersebut akan mendorong terwujudnya efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam penyusunan APBD. (*)