9 Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Sulsel Kompak Mogok Kerja, Tuntut Gaji-Tunjangan Naik

Hal itu diungkapkan hakim sekaligus Juru Bicara Pengadilan Negeri Takalar, Muhammad Safwan.

"Persidangan dikosongkan minggu ini," kata Safwan kepada tribun, Senin (7/10/2024).

Namun, meski tidak ada sidang, beberapa hakim tetap masuk berkantor.

"Bagi yang tidak cuti ataupun cutinya telah habis tetap masuk kantor," kata Safwan.

Selain itu, pelayanan administrasi di Pengadilan Negeri Takalar juga tetap berjalan.

Aksi solidaritas hakim nasional dimulai hari ini sampai 11 Oktober 2024.

Dalam rilisnya, Solidaritas Hakim Indonesia menuntut empat hal:

1. Kenaikan Gaji Pokok: Tidak Ada Lagi Persamaan dengan PNS

2. Tunjangan Jabatan: Sudah 12 Tahun Tidak Ada Perubahan

3. Tunjangan Kemahalan: Perlu Keadilan untuk Semua Daerah

4. Fasilitas Rumah Dinas, Transportasi, Jaminan Kesehatan dan Keamanan: Tidak Memadai dan Perlu Diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Takalar akan ikut dalam aksi solidaritas cuti bersama hakim se-Indonesia.

Hakim sekaligus juru bicara Pengadilan Negeri Takalar, Muhammad Safwan mengatakan aksi ini dalam rangka menuntut hak-hak para hakim yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah.

"Jaminan kesehatan, jaminan keamanan, fasilitas dinas, itu hak-hak yang belum diberikan kepada hakim. Padahal, hakim punya beban kerja dan tanggung jawab yang besar," kata Safwan.

Dalam penjelasan Safwan, terakhir kali dilakukan direvisi undang-undang yang menyangkut kesejahteraan hakim itu pada tahun 2012, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 94.