Demokrasi Masih Kesepian

Oleh: Amir Muhiddin 

Dosen Pemerintahan Fisip Unismuh Makassar / Sekretaris Koalisi Kependudukan Indonesia Sul-Sel / Penggiat Forum Dosen

TRIBUN-TIMUR.COM - Kalau kita telusuri ke belakang, terutama ketika orde baru mulai membangun tahun 1969, nampaknya demokrasi belum menjadi perhatian yang serius.

Ketika itu pemerintah fokus terhadap upaya pemulihan keamanan dan ketertiban dengan asumsi bahwa hanya dengan itu ekonomi bisa berjalan dan tumbuh dengan baik untuk secepatnya menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu demokrasi baru sebatas konsep, belum sepenuhnya dijalankan, nyaris malah pemerintahan dilaksanakan secara otoriter.

Kebijakan ini diharapan hanya sampai beberapa lama, saatnya kalau negara dan masyarakat sudah stabil barulah demokrasi dilaksanakan.

Namun kebijakan ini nyaris tidak pernah terwujud, pemerintah orde baru dengan beberapa kebijakan politiknya malah semakin menutup pintu bagi terbukanya kran demokrasi.

Sebaliknya membuat berbagai kebijakan politik untuk memperkokoh dirinya sebagai kekuatan yang susah tertandingi.

Beberapa kebijakan dimaksud antara lain disederhanakannya kehadiran partai politik menjadi dua dan satu Golongan Karya.

Partai besar yang dimaksud adalah Partai Persatuan Pembangunan yang terdiri atas gabungan dari Perti, PSII, Parmusi, dan Nahdhatul Ulama.

Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Murba, Partai Katolik, Parkindo, serta IPKI.

Kebijakan ini tentu dalam upaya agar partai politik mudah dikontrol. Tidak cukup itu orde baru pun mengeluarkan kebijakan yang sangat penting dan strategis dimana diadakan  dwifungsi ABRI.

Dalam hal ini, ABRI berperan aktif dalam pembangunan nasional. Selain itu, ABRI juga turut menjadi wakil dalam MPR yang disebut dengan Fraksi ABRI. Hal ini membuat kedudukan ABRI sangat dominan.

Orde Baru membangun dengan konsep Trilogi Pembangunan, terdiri dari 1) Stablitas nasional yang dinamis, 2) pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 3) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Konsep trilogi ini dilaksanakan oleh pemerintah orde baru dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan negara yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur.