Pengurus Cabor: Minimal Rp80 Miliar Jika Sulsel Mau 5 Besar PON 2028

Pada 2028 bertambah lebih besar lagi anggarannya, jadi Rp 75 miliar atau Rp 80 miliar untuk PON.

"Itu kalau kita mau masuk 10 besar," papar Nurkrawi.

Ia tahu kalau hanya mengandalkan APBD akan sulit.

Makanya, diharap ada bantuan partisipasi. Misal, dari BUMN atau instansi lain yang bisa bantu persiapan.

Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar (FIK UNM) ini juga menyayangkan pernyataan Ketua KONI Sulsel, Yasir Machmud yang menyampaikan KONI tak butuh dana APBD.

Menurut Nukrawi, anggaran untuk olahraga itu sangat besar. 

Tak mungkin ada orang saat ini ingin menggelontorkan uang dengan cuma-cuma dan tak mendapat keuntungan.

"Makanya harus membiayai adalah pemerintah (Pemprov Sulsel) melalui APBD. Sama di pusat yaitu Kemenpora yang mendanai," jelasnya.

Nukrawi meminta partisipasi gubernur sebagai penentu kebijakan ke depannya. 

Gubernur tak boleh membiarkan KONI Sulsel mencari uang sendiri.

Pemerintah harus hadir dan pengelola anggaran harus terbuka. Uang yang ada dimanfaatkan untuk keperluan atlet.

"Orientasinya kepada atlet, peningkatan prestasi atlet. Jangan pikirkan diri pengurus KONI, kalau ada honor itu wajar," sebutnya.

Nukrawi memaparkan, pengelolaan anggaran KONI harus sesuai dengan bidang pembinaan dan prestasi (Bimpres).

Makanya harus rapat bersama menghitung pembinaan atlet setiap tahun.

Misal, pada 2025 mendatang ada 100 atlet masuk tahap pertama pembinaan.