Satu Caleg Terpilih DPRD Sulsel Batal Dilantik

TRIBUN-TIMUR.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakhrulloh menitip pesan kepada 84 anggota DPRD Sulsel yang baru dilantik, Selasa (24/9).

Salah satunya adalah meminta anggota dewan memprioritaskan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi, golongan dan partai politik.

Pesan tersebut disampaikan Prof Zudan di sela acara pelantikan anggota DPRD Sulsel, kemarin.

Sebanyak 84 orang dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar YM Dr H Zainuddin SH Mhum.

Satu orang anggota dewan lainnya, ditunda pelantikannya karena bermasalah dengan hukum.

Pelantikan digelar dalam rapat paripurna pengucapan sumpah dan janji jabatan di gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (29/9). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Sulsel Muhammad Jabir terlebih dahulu membacakan Surat Keputusan (SK) Mendagri Tito Karnavian terkait pemberhentian anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024 dan pengangkatan anggota DPRD Sulsel periode 2024-2029.

Selanjutnya, anggota DPRD Sulsel periode 2024-2029 menjalani pelantikan ditandai pengucapan sumpah dan janji jabatan dipandu Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Zainuddin.

Setelahnya, penyematan pin emas yang merupakan atribut para legislator serta penyerahan SK secara simbolis.

Anggota DPRD Sulsel periode 2024-2029 yang dilantik merupakan caleg terpilih hasil Pileg 2024. NasDem menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak, yakni 17 kursi.

Selanjutnya, Golkar 14 kursi, Gerindra 13 kursi, PPP 8 kursi, PKB 8 kursi, PKS 7 kursi, Demokrat 7 kursi, PDIP 6 kursi, PAN 4 kursi, dan Hanura 1 kursi.

“Kita tinggalkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan partai politik. Orientasi kita semua sama Sulsel menjadi rumah kita untuk semuanya untuk kebahagiaan masyarakat Sulsel,” kata Prof Zudan.

Ia menambahkan, dibutuhkan sinergi pemerintahan untuk wujudkan APBD yang sehat. Serta mewujudkan kelola pemerintahan provinsi sampai di 24 kabupaten/kota se-Sulsel.

“Semuanya sehat dari anggaran yang sehat tata kelolanya sehat sampai kemudian di aspek pertanggungjawaban pemerintahnya, orientasinya untuk kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.

Prof Zudan meminta anggota dewan yang baru dilantik mendukung APBD sehat dengan cara melakukan penganggaran dengan tepat sasaran, mengawasi kerja-kerja di OPD agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan dengan pendekatan efektif dan efisien.