Potret Satu Dekade JKN: Capaian, Inovasi, dan Tantangan bagi Pemerintahan Baru

TRIBUN-TIMUR.COM - BPJS Kesehatan kembali menegaskan peran pentingnya dalam membangun Indonesia sehat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah berjalan selama satu dekade.

Dalam Media Workshop bertajuk "Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program JKN pada Pemerintahan Baru" yang digelar di Jakarta pada 25 September 2024, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyoroti pencapaian penting JKN dan tantangan yang dihadapi ke depan.

Per 1 September 2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia.

“Indonesia berhasil mencapai UHC dalam waktu satu dekade, lebih cepat dibandingkan dengan negara lain seperti Korea Selatan yang membutuhkan 12 tahun,” ujar Ghufron.

BPJS Kesehatan juga terus memperkuat kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).

Selain itu, BPJS Kesehatan memperluas layanan di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memadai. Pada 2023, tercatat sekitar 606,7 juta pemanfaatan JKN, menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2014 yang hanya 92,3 juta.

Inovasi teknologi juga menjadi fokus utama dalam meningkatkan layanan, termasuk melalui aplikasi Mobile JKN, yang mempermudah peserta untuk mendaftar antrean, mengubah data, hingga mencari informasi kesehatan.

Keberhasilan JKN juga menarik perhatian internasional. Negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, dan Malaysia, serta organisasi seperti World Bank dan International Social Security Association (ISSA), telah menjadikan BPJS Kesehatan sebagai model dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan.

ISSA bahkan menjadikan Indonesia tuan rumah konferensi internasional di Bali pada Maret 2024.

Menghadapi pemerintahan baru, BPJS Kesehatan telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Program JKN, terutama dalam menghadapi peningkatan kasus penyakit katastropik seperti hipertensi dan diabetes yang menelan biaya hingga Rp34,7 triliun pada 2023.

“Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) merupakan salah satu upaya kami dalam mengelola penyakit-penyakit ini secara lebih efektif,” tambah Ghufron.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintahan baru akan melanjutkan Program JKN sebagai prioritas strategis negara.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, juga menyoroti pentingnya peran BPJS Kesehatan dalam transformasi bangsa.

Dalam dekade mendatang, kolaborasi dengan berbagai pihak dan penguatan tata kelola menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan JKN, yang diharapkan terus berkontribusi pada terciptanya Indonesia yang sehat dan sejahtera.