2 Proyek di Wajo dan Bulukumba Sulsel Lambat Pengerjaan, Imbas Bencana Alam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dua proyek irigasi di Wajo dan Bulukumba Sulawesi Selatan lambat penyelesaian.

Keduanya yakni Irigasi Cilellang di Wajo, serta Irigasi Bongki-Bongki di Bulukumba.

Pasalnya, bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu. 

Proyek pengerjaan pun masih dikebut hingga kini Jumat (20/9/2024).

Sebab targetnya bisa dirampungkan pada akhir 2024 ini. 

"Tahapan di Wajo kan kemarin sekitar Mei-Juni sudah dikontrak, tapi karena ada banjir sehingga terlambat dimulai. Baru ada deviasi, dua minggu deviasi sekitar 30 lebih. Kita harap bisa diatasi dalam waktu dekat, sehingga bisa mengejar keterlambatan," jelas Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACK-TR) Sulsel Andi Darmawan Bintang.

"Jarak suplai pasokan jauh dan butuh waktu," lanjutnya.

Dirinya optimis proyek ini bisa selesai diakhir 2024.

Faktor alam juga menghambat proyek irigasi di Bongki-Bongki Bulukumba.

Longsor beberapa waktu lalu membuat proyek ini harus telat dikerjakan.

Baca juga: Pemprov Sulsel Mulai Hitung Neraca Pangan Sebelum Jalankan Makan Siang Gratis

"Bongki-bongki, Bulukumba persoalannya karena terjadi bencana longsor. Sehingga rencana sebelumnya harus di review kembali," lanjutnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat Sulsel ikut turun mengawal proyek ini.

Andi Darmawan Bintang pun sudah melaporkan progres dua proyeknya dalam rapat terbatas pada Kamis (19/9/2024) sore di Kantor Gubernur Sulsel.

"Memastikan semua proses dari perencanaan, pengadaan sampai nantinya pho dipantau KPK dan memenuhi unsur akuntabilitas sesuai aturan berlaku," kata Andi Darmawan Bintang.

Inspektorat Sulsel sudah mendapat arahan dari KPK untuk turun memantau proyek tersebut.

Lalu melihat kendala apa saja yang ada di lapangan.

"Ada beberapa faktor bisa menjadi kendala pengerjaan itu, kami disuruh meninjau proyek itu. Namanya check and balance. Misalnya irigasi di Wajo pengerjaannya molor karena banjir. Informasi dari Kadis SDA optimis bisa selesai tepat waktu," jelas Kepala Inspektorat Daerah Sulsel Marwan.

KPK memiliki peran untuk mengawasi proses kedelapan proyek tersebut.

Tujuannya memastikan dalam pelaksanaanya tidak terjadi tindak korupsi maupun upaya mencegah korupsi.

KPK pun bergerak dari mulai pemilihan pihak ketiga sampai pelaksanaan proyek tersebut

"Kalau kami konsentrasinya mencegah tindak pidana korupsi dari proses pengadaan pemilihan vendor sampai pelaksanaannya," kata Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK Edi Suryanto. (*)