Banyak ASN Dilapor ke Bawaslu Gegara Tak Netral, Barisan Rakyat Takalar Minta Pj Bupati Tegas     

TRIBUN-TAKALAR.COM - Pemuda dan mahasiswa menamakan diri Barisan Rakyat Takalar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati, Kamis (19/2024) siang.

Kantor Bupati Takalar beralamat di Jl Jenderal Sudirman No.26 Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang. 

Sebelum aksi di depan kantor bupati Takalar, Barisan Rakyat Takalar lebih dulu melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu dan Polres Takalar.

Dalam orasinya di depan Kantor Bupati, Barisan Rakyat Takalar meminta ketegasan Pj Bupati Setiawan Aswad untuk menindak ASN yang tidak netral di pilkada Takalar.

Salah satu orator aksi, Rafiuddin mengatakan bahwa citra demokrasi di Takalar perlu dijaga.

"Jangan sampai hanya karena kepentingan pribadi dan kelompok banyak hak-hak masyarakat yang tersakiti," katanya.

Jenderal Lapangan, Aditya Chokas menyampaikan harapan kepada Pj Bupati untuk menjaga para ASN untuk tidak terlibat politik praktis.

"Seperti yang kita lihat bersama ada beberapa ASN yang dengan seenaknya duduk bersama tim kampanye pemenangan salah satu kandidat yang kami anggap itu sudah tidak wajar," ucapnya.

Selain menyampaikan aspirasi tuntutan, Barisan Rakyat Takalar juga menyerahkan pakta integritas untuk ditandatangani Pj Bupati Takalar. 

Baca juga: 3 ASN dan 1 Kades Diproses Bawaslu, Diduga Tidak Netral di Pilkada Takalar Sulsel 2024

Sebelumnya, pakta integritas telah ditandatangani Kapolres dan Ketua Bawaslu Takalar.

Berikut 8 fakta integritas yang disodorkan Barisan Rakyat Takalar:

1. Menjaga profesionalisme, integritas, independensi, dan netralitas 

2. Tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 

3. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN di Pilkada Takalar 2024.

4. Menghindari konflik kepentingan dengan tindakan melakukan tindakan intimidatif kepada ASN, kepala desa, dan perangkat desa.

5. Tidak menggerakkan dan mengarahkan anggota kepolisian untuk melakukan ancaman kepada pihak tertentu untuk mendukung Paslon tertentu 

6. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat 

7. Dalam melakukan tugas dan wewenang akan menghindari tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan aturan

8. Apabila melanggar pakta integritas ini, maka siap untuk disanksi moral, administrasi, dan pidana.

Namun, penjabat Bupati Takalar Setiawan Aswad sedang tidak berada di kantor bupati. 

Dari keterangan Kabag Prokopim, Syafaruddin, Setiawan sedang berada di Jakarta mengikuti evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Mewakili, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ikbal Batong menemui pengunjuk rasa.

"Netralitas merupakan kewajiban seluruh ASN, bukan cuma di Kabupaten Takalar saja, di seluruh kabupaten/kota dan provinsi memang diatensi untuk netral dalam pemilukada, tidak berpihak ke siapa pun pun, ke paslon apapun," jelas Ikbal.

"Aksi yang kita adakan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan, untuk ditindaklanjuti," tambahnya.

Jenderal Lapangan, Aditya Chokas menegaskan akan kembali melakukan aksi unjuk rasa jika pakta integritas tidak ditaati.

"Kami akan mengawal penuh pesta demokrasi ini. Dan berkomitmen untuk tetap menindaklanjuti segala ketidaknetralan ASN, TNI, dan Polri," tegasnya. (*)