IPMIL Kritik Ratusan Kades Luwu Sulsel Studi Tiru ke Bandung Jelang Pilkada, Yandi: Pemborosan!

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Ratusan kepala desa beserta staf di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan bertandang ke Kota Bandung untuk melakukan studi tiru.

Dari informasi yang dihimpun, agenda ini akan menelan anggaran tak sedikit untuk perjalanan kepala desa beserta staf selama di Bandung.

Sebab, estimasi biaya yang digunakan itu mencapai Rp13 juta untuk satu kepala desa ditemani stafnya.

Tindakan ini menuai respon dari sejumlah kalangan. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (PP IPMIL) Yandi pun angkat bicara.

Alumnus UMI Makassar ini mengaku, agenda studi tiru yang dilakukan aparat desa di Luwu itu tak memiliki urgensi yang jelas.

Apalagi, sambung Yandi, kondisi keuangan Pemda Luwu saat ini mengalami defisit.

"Di tengah defisitnya anggaran di Luwu, agenda Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang berencana memberangkatkan kepala desa beserta stafnya studi tiru ke Bandung tidaklah memiliki output jelas terhadap pembangunan di desa. Ini nyata hanya pemborosan anggaran," bebernya, Senin (16/9/2024).

Dirinya menambahkan, studi tiru yang dilakukan kepala desa beserta stafnya menjelang Pilkada rentan beririsan dengan kepentingan politik suatu kelompok.

• 2 Kades 1 ASN Rutin Posting Paslon, Bawaslu Luwu Sulsel Lapor Pelanggaran Netralitas ke Bupati-BKN

"Kemungkinan, agenda ini juga adalah upaya politisasi yang berorientasi memobilisasi massa dengan delik agenda program kerja, memanfaatkan jabatan politik untuk distribusi kepentingan kelompok," akunya.

Yandi pun meminta kepada semua pihak untuk sama-sama mengawasi jalannya Pilkada demi menciptakan pemimpin yang berkualitas untuk Bumi Sawerigading 5 tahun kedepan.

"Momentum tahun politik ini, semua elemen harus bersama sama mengawasi dan memantau kinerja ASN yang memiliki jabatan struktural untuk dipakai sebagaimana tupoksinya yakni alat pengabdian. Sebab di waktu seperti ini rawan terjadi conflict interest," ujarnya.

Yandi juga mengkritik kinerja Pj Bupati Luwu, Muh Salehdinilai tidak menimang-nimang keputusannya berangkat ke negara Jepang.

"Kemudian tak kalah penting, mestinya di tengah defisitnya anggaran daerah, Pj Bupati Luwu, harusnya memperhitungkan segala bentuk langkahnya, sebab keberangkatannya ke Jepang sangat kontradiksi dengan surat edaran yang ia keluarkan perihal Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2024," tandasnya.

Melihat fenomena ini, Yandi meminta agar Kemendagri mengevaluasi kinerja Muh Saleh yang menurutnya tidak sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan sebelumnya.

"Kemendagri mesti bergerak cepat, mengevaluasi kinerja Pj Bupati Luwu, sebab adanya ketidakselarasan antara pengambilan keputusan dan realisasi lapangan," harapnya.