Prof Zudan Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Demi Bayar Gaji ASN Pemprov Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) sedang tidak stabil.

Hal ini pun sudah diakui Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehat pun harus diterapkan.

Bahkan mulai dari APBD perubahan tahun anggaran 2024.

Sampai diupayakan masuk dalam APBD pokok tahun anggaran 2025.

Baca juga: Evaluasi 3 Bulan, Prof Zudan Sukses Turunkan Inflasi Sulsel

Dalam APBD sehat ini, rasionalisasi belanja harus dilakukan.

Terutama berkaitan dengan anggaran perjalanan dinas.

Begitu juga dengan anggaran makan dan minum.

Besaran alokasi harus terpangkas demi menjaga stabilitas keuangan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Salehuddin tak menampik adanya pemangkasan anggaran.

Sebab ada kebutuhan gaji pegawai harus dibayarkan.

Apalagi terhitung Minggu (16/9/2024) ini, masa triwulan III tahun anggaran 2024 sedikit lagi berakhir.

"Pasti itu (pengurangan perjalanan dinas) dalam APBD sehat. Karena kan besar anggaran (terpangkas), tapi untuk mereka (OPD) sendiri. Menutupi kekurangan gaji dan lain-lain," kata Salehuddin saat ditanyai perihal pemangkasan anggaran perjalanan dinas.

Meski tak membuka besaran pemangkasan,  Salehuddin memastikan hal itu dilakukan.

Sebelumnya, Pj Gubernur Prof Zudan juga menyampaikan hal senada.

Demi menyehatkan APBD, Prof Zudan mengaku tak ragu memangkas anggaran.

Diantaranya anggaran perjalanan dinas maupun makan dan minum.

"Kita sedang mendesain APBD yang sehat, itu dibutuhkan untuk mendesain provinsi yang sehat. Apa yang bisa kita hemat, rapat lewat zoom dengan Jakarta. Tentu kan kita tidak perlu tiket pesawat, tidak perlu perjalanan dinas," jelas Prof Zudan di Kantor Gubernur Sulsel beberapa waktu lalu.

"Tapi kalau harus perjalanan dinas misalnya dari rumah sakit a, ke rumah sakit b di kabupaten untuk pelayanan kesehatan tidak bisa telemedicine semua harus datang, silakan. Yang urgen tetap dengan perjalanan dinas," lanjutnya.

Rapat-rapat yang bisa dilakukan secara daring akan didorong untuk menekan pengeluaran perjalanan dinas.

Prof Zudan menyebut kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel tersebar di beberapa titik.

Sehingga setiap ada kegiatan di kantor Gubernur membutuhkan biaya perjalanan seperti bensin.

Dengan digelar secara daring, anggaran makan dan minum juga bisa ditekan.

"Rapat misalnya harus bertemu seperti apel pagi, kita rubah dengan zoom. Jadi orang-orang tidak perlu mengeluarkan waktu, beli bensin. Kantor di Pemprov tidak satu tempat di Jl Urip Sumoharjo," jelas Prof Zudan.(*)