Ketua DPRD Bingung Pemkot Parepare Belum Bayar Utang Rp 16 M: Anggaran Siap, SK Parsial Ada

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE - Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) terlilit utang Rp16 miliar.

Utang itu kepada pihak ketiga atau perusahaan kontraktor di tahun 2023.

Hingga kini kewajiban tersebut tak kunjung dibayarkan oleh Pemkot Parepare.

Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir mengatakan pihak kontraktor sebenarnya sudah mengadukan tunggakan utang Pemkot ke legislatif dalam hal ini komisi 3 DPRD Parepare di awal tahun 2024.

Pada kesempatan itu, dewan juga sempat memanggil dinas terkait diantaranya, Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas PUPR dan Dinas Pertanian untuk dimintai klarifikasi.

Baca juga: Parepare Jadi Penyumbang Inflasi Tertinggi di Sulsel, Kinerja Pj Wali Kota Disorot

"Nah, hasilnya Pemkot saat itu berniat ingin membayar, maka dibuatkanlah SK Parsial dan akan dibayar sebelum APBD Perubahan 2024," katanya kepada Tribun-Timur.com, Jumat (6/9/2024).

Hingga kini, utang senilai Rp16 miliar itu tak kunjung dibayar oleh Pemkot Parepare.

Padahal anggaran untuk membayar utang sudah tersedia.

Kahar pun sempat mengonfirmasi ulang Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, Prasetyo Catur mengenai hal tersebut.

Namun menurutnya, pembayaran utang Rp 16 miliar ke perusahaan kontraktor menunggu persetujuan Pj Wali Kota Parepare, Akbar Ali.

"Kami bingung juga kenapa belum dibayarkan. Saya konfirmasi ulang ke Pak Prasetyo, karena seharusnya sudah dibayarkan sebelum perubahan (APBD-P 2024), tapi katanya menunggu persetujuan penjabat wali kota," ungkapnya.

"Itu justru pertanyaan kami, ini kan sudah ada SK Parsial. Nah, SK Parsial itu sudah bentuk persetujuan untuk membayar kan begitu. Tapi sampai sekarang belum membayar," ucapnya.

Kahar pun tidak mengetahui maksud dan tujuan Pj wali Kota Parepare mengulur waktu untuk membayar utang.

Menurutnya, hal itu justru akan membuat utang Pemkot semakin membengkak.

"Saya tidak tahu juga kalau itu, tapi ini justru buat utang daerah semakin membengkak. Kami dorong ini segera diselesaikan," ujarnya.

Hingga berita ini tayang, Tribun-Timur.com telah menghubungi Akbar Ali namun belum direspon.

Kinerja Disorot, Inflasi Parepare Tertinggi

Kinerja Pemerintah Kota Parepare, di bawah kepemimpinan Pj Wali Kota, Akbar Ali juga disoroti DPRD usai Parepare menjadi penyumbang inflasi terbesar di Sulsel.

Bahkan, inflasi kota kelahiran Bj Habibie ini lebih tinggi dibanding inflasi Provinsi Sulsel.

Parepare secara year on year (yoy) sebesar 2,22 persen di periode Agustus 2024, sementara Sulsel berada pada angka 1,77 persen.

Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir mengatakan dirinya prihatin melihat kondisi Parepare saat ini.

Kata dia, tingginya inflasi Parepare akan mempengaruhi sejumlah sektor, termasuk ekonomi, kesehatan masyarakat hingga pendidikan.

"Tidak ada daerah yang berkeinginan inflasinya tinggi, tentu kita prihatin melihat kondisi ini, karena pastinya dampaknya besar, bisa mempengaruhi kurangnya daya beli masyarakat (ekonomi), kesehatan masyarakat, pendidikan dan sebagainya," katanya.

Kahar mengungkapkan, seharusnya Pj Wali Kota Parepare, Akbar Ali berfikir progresif untuk melihat persoalan tersebut. 

Apalagi, penanganan inflasi menjadi program utama.

Menurutnya, Pj Wali Kota harus belajar dari pemerintahan sebelumnya dalam hal menangani inflasi.

Sehingga meninggalkan kesan yang baik saat tidak lagi menjadi Pj wali Kota Parepare.

"DPRD berharap Pak Pj ini yah berpikir sedikit progresif lah melihat persoalan ini. Selama ini kan inflasi kita terjaga, inflasi kita rendah. Jadi harus mempelajari betul apa yang dilakukan pemerintahan sebelumnya," ungkapnya.

"Dia (Pj Wali Kota) harus banyak belajar di Parepare ini. Kalau inflasi tinggi baru dia tinggalkan, wah dia tinggalkan kenangan yang buruk itu di Parepare," ucapnya.(*)

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Rachmat Ariadi