8 Bulan Bandara Arung Palakka Tak Kunjung Beroperasi

TRIBUNBONE.COM, BONE - Sudah delapan bulan Bandara Arung Palakka di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan tak kunjung berperasi.

Sebelumnya, Pemkab Bone memastikan operasional bandara bisa berjalan paling lambat Juli 2024.

Namun hingga awal September ini belum ada kejelasan sehingga menimbulkan sorotan dari DPRD Bone.

Anggota DPRD Bone Fraksi Golkar, Irwandi Burhan mengatakan seluruh fraksi di DPRD Bone telah merekomendasikan ke Pemkab untuk atensi Bandara Arung Palakka.

"Fraksi merekomendasikan dan menyampaikan agar bantuan keuangan provinsi ini segera diberikan, karena salah satu bantuan keuangan provinsi ini kan adalah operasional bandara," ujarnya.

Ia pun berharap Pemkab Bone menjemput bola ke provinsi.

Demikian juga diharapkan keseriusan Pemprov Sulsel untuk menyelesaikan persoalan ini.

Baca juga: Pemprov Sulsel Kucurkan Rp6 Miliar, Bandara Arung Palakka Bone Beroperasi Lagi

"Tak ada jaminan, bandara akan tetap seperti ini tanpa kejelasan. Apalagi agenda operasional bandara ini sudah molor cukup lama sejak direncakan pada awal tahun," jelasnya.

"Karena kita mau aktivitas penerbangan ini kembali jalan," lanjutnya.

Ia pun menyinggung soal ATR-72 yang sulit masuk akibat maskapai telah berkontrak di tempat lain. 

"Sudah kita lakukan perluasan, di Bone juga sudah tidak lagi kayak kemarin (Susi Air) tetapi kita harap ini tetap ATR-72," tandasnya.

Sebelumnya, Pemkab Bone memastikan operasional Bandara Arung Palakka mulai berjalan lagi.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Bone Andi Muh Ikbal, Senin (8/7/2024).

Ia mengatakan pihaknya masih menunggu hasil lelang Provinsi Sulsel.

Pasalnya, pada rapat terbaru (pemkab dan provinsi) sepakat menyerahkan lelangnya ke provinsi.

“Jadi kalau pesawat itu kembali lagi ke Biro Kesra, begitu hasil rapatnya kemarin,” ujarnya.

Sementara anggaran yang sudah dikucurkan senilai Rp6 miliar ke pemkab yang sebelumnya akan digunakan lelang subsidi pesawat, akan dikembalikan ke provinsi jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

“Jadi itu (anggaran Rp6 miliar) adalah subsidi pesawat, tapi dicicil, jadi yang anggaran yang dititip kemarin di sini ada beberapa kabupaten, kalau Bone itu Rp6 miliar, jadi itu tidak dipakai di Bone, nanti provinsi yang anu (ambil kembali),” katanya.

Ikbal mengatakan dari hasil rapat pengadaan pesawat ATR-72 ini juga akan diupayakan pada bulan ini.

“Ini sebelumnya sempat beberapa kali diundur oleh Provinsi dan Kabupaten yang sebelumnya ditargetkan pada awal tahun lalu,” ujarnya.

Alasan molornya pengadaan pesawat ATR-72 ini karena beberapa kali lantara seluruh pesawat jenis ATR-72 ini terpakai semua.

“Diupayakan mudah-mudahan bulan ini (Juli), kemarin pertemuannya itu, karena semua pesawat ATR-72 masih terpakai di beberapa provinsi, (sehingga belum bisa digunakan di Bone),” katanya.

Sementara itu, Staf Program dan Keuangan Dishub Bone Andi Faisal Fajrin menerangkan, anggaran ini sepenuhnya merupakan kewenangan provinsi sehingga pihak provinsi bebas menggunakan anggarannya kapanpun.

"Jadi memang bulan tujuh targetnya Pemprov, kami kan mengikut ke pemprov, karena ini bantuan keuangannya pemprov,” katanya.

Faisal mengatakan, Pemkab Bone hanya mengikut dan sebatas memfasilitasi saja, jika anggaran ini diserahkan untuk dilelang Pemkab, maka pihaknya siap.

“Jadi nanti sosialisasinya (subsidi) kembali lagi ke Bandara-Perhubungan, ini sama dengan tahun lalu, kami tinggal menerima bahwa sudah ada jadwal, sudah ada penerbangan, sosialisasikan kepada masyarakat,” terangnya.(*)