Legislator: Demo Mahasiswa Kawal Putusan MK Cara Rakyat Rawat Konstitusi

Sebagai wakil rakyat, Januar menyatakan bahwa DPRD Sulsel harus terus mengawal aspirasi masyarakat, bukan hanya terkait RUU Pilkada, tetapi juga banyak catatan undang-undang lainnya yang harus diperhatikan. Menurutnya, pembentukan UU dan peraturan turunannya adalah kewenangan bersama dari DPR RI, DPRD Provinsi, hingga masyarakat.

"DPRD Sulsel akan terus menyampaikan reaksi masyarakat terkait UU Pilkada dan UU lainnya kepada DPR RI, agar partisipasi publik lebih diperhatikan dalam setiap perancangan peraturan perundang-undangan," lanjutnya.

Januar menilai aksi demonstrasi di Makassar sebagai bukti bahwa warga kota ini aktif dalam menjalankan proses demokrasi.

Suara rakyat disampaikan dan dipertimbangkan untuk menegakkan konstitusi. 

Namun, ia juga memberikan perhatian khusus pada minimnya partisipasi masyarakat dalam tahap pilkada.

"Apakah tahapan pilkada, sebagai bagian dari demokrasi, sudah melibatkan masyarakat secara partisipatif? Pemilukada yang merupakan aktualisasi demokrasi itu sendiri terbatasi oleh pilihan yang ada, yang mungkin belum sesuai harapan rakyat," ungkapnya.

Ia menyoroti bahwa minimnya partisipasi masyarakat dalam menjaring pemimpin berpotensi melahirkan calon pemimpin yang hanya berasal dari kesepakatan elit partai politik.

Hal ini menjadi tantangan lain dalam demokrasi yang harus diatasi melalui suara-suara masyarakat.(*)