Prof Muin Fahmal Minta DPR Ikuti Putusan MK, Kalau Melanggar Negara Bisa Bubar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gelombang protes mengalir deras melihat perilaku Badan Legislasi (Baleg) DPR RI merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini pula menjadi perhatian Akademisi Prof Muin Fahmal dalam forum dosen bertajuk Putusan MK vs Putusan DPR di redaksi Tribun-Timur.com pada Kamis (22/8/2024).

Prof Muin Fahmal berangkat dari penjelasan mengenai trias politica yang digunakan dalam menjalankan Republik Indonesia.

"Dalam aspek kenegaraan. Ada 3 kekuasaan negara. Ada legislatif, eksekutif dan yudikatif. Legislatif buat Undang-Undang. Eksekutif menjalankan Undang-undang. Di SMP dipelajari.

Yudikatif mengadili atas pelanggaran UU. Ini kewenangannya," jelas Prof Muin Fahmal.

MK diketahui mengeluarkan dua putusan yakni No.60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Putusan MK 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Sementara putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah.

Batas usia ini dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Putusan ini pun menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung sebelumnya. MA menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.

"Putusan hakim apalagi hakim MK itu final dan mengikat. Tidak bisa diapa-apai," jelas Prof Muin Fahmal.

Baleg DPR RI merespon cepat putusan MK dengan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada.

Dua materi krusial RUU Pilkada disepakati dalam Rapat Panja RUU Pilkada itu.

Baca juga: Mahasiswa UMI Tolak Revisi UU Pilkada Duduki DPRD Sulsel, Tak Mau Bubar Sebelum Ketemu Andi Ina 

Pertama pada pasal 7 UU Pilkada terkait syarat usia pencalonan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung.

Kemudian perubahan Pasal 40 dengan mengakomodasi sebagian putusan MK yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan pilkada.