Dharma Pongrekun - Kun Wardana Terancam Usai Dituduh Catut KTP di Jakarta, 7 Kasus Bergulir

TRIBUN-TIMUR.COM - Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto bakal calon gubernur-wakil gubernur Jakarta dalam masalah besar.

Dharma Pongrekun dan Kun Wardana terancam batal maju bertarung di Pilkada Jakarta jika Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menemukan pelanggaran.

Masalah itu menimpa bakal calon gubernur perseorangan itu setelah adanya tujuh laporan yang mengklaim dicatut KTPnya.

Bawaslu DKI Jakarta sudah melaporkan tujuh kasus dugaan pelanggaran pemilu terkait pencatutan KTP sebagai syarat pendaftaran  jalur perseorangan di Pilkada Jakarta 2024, 

 “Sampai hari ini ada tujuh laporan resmi. Laporan tersebut sebagian besar terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan,” ujar Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/8/2024).

Benny menjelaskan, laporan yang diterima Bawaslu akan dibahas lebih lanjut bersama penyidik dan jaksa dari Sentra Gakkumdu.

Sentra Gakkumdu akan mulai melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi untuk mendalami dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

“Kami juga sudah melayangkan surat panggilan pemeriksaan. Mulai besok pagi Sentra Gakkumdu melakukan klarifikasi kepada para pelapor dan saksi,” kata Benny.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa sejumlah warga Jakarta mengaku NIK mereka dicatut sebagai pendukung Dharma-Kun untuk syarat pencalonan di Pilkada Jakarta 2024.

Dalam proses pencalonan jalur independen, Dharma-Kun sempat dinyatakan tidak lolos tahap verifikasi faktual pertama karena kekurangan 538.178 data dukungan.

Dari 721.221 data yang diserahkan pada tahap verifikasi administrasi, hanya 183.043 yang memenuhi syarat setelah pengecekan oleh tim verifikator di lapangan.

Dharma-Kun kemudian diberikan kesempatan untuk memperbaiki syarat dukungan.

Keduanya berhasil mengumpulkan 826.766 dukungan dari total 933.040 yang disampaikan dalam tahap verifikasi administrasi kedua.

Dari 826.766 dukungan yang lolos verifikasi administrasi, 494.467 di antaranya memenuhi syarat.

Data ini kemudian ditambahkan dengan 183.001 dukungan yang lolos pada verifikasi pertama, sehingga total menjadi 677.468 dukungan.